Menpan Pastikan Tidak Ada Seleksi CPNS
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sudah menyelesaikan restrukturisasi organisasi dan tata kerja pada kementerian baru. Proses selanjutnya adalah penataan pegawai.
Untuk keperluan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Crisnandi menyatakan tidak akan ada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mengisi strukturstruktur baru tersebut. ”Prinsipnya kita moratorium. Tidak ada pegawai baru. Jadi pegawai yang sudah ada diberdayakan,” kata Yuddy Chrisnandi di Jakarta kemarin.
Menurut dia, ada perubahan struktur pada 13 nomenklatur baru. Namun, struktur-struktur yang berubah ini penataan pegawainya disesuaikan dengan personel yang ada. ”Diputarputarlah sesuai kapasitas dan tugas masing-masing,” ucapnya. Jika di internal struktur masih terjadi kekurangan personel, Kemenpan-RB akan melihat pola distribusi di nomenklatur lain, terutama nomenklatur yang memiliki surplus pegawai.
”Misalnya, di Kantor Wakil Presiden, Bapak Wakil Presiden mengatakan banyak sekali pegawai di sana, hampir 400 orang. Pak Wapres mengatakan butuhnya tidak lebih dari 100 orang,” ungkap politikus Partai Hanura tersebut. Dari surplus pegawai itu, akan diberdayakan untuk mengisi nomenklatur yang kekurangan pegawai. Tentunya itu tanpa melalui proses rekrutmen baru.
”Itu akan kita berdayagunakan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan misalnya di Kementerian Kemaritiman. Kita akan komunikasikan dengan lembaga lain. Namun, peranan dan fungsinya harus sudah memadai,” paparnya. Deputi Bidang SDM Kemenpan – RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, kerumitan dalam penataan pegawai pada nomenklatur baru sangat relatif.
Itu bergantung kebutuhan masing- masing lembaga/kementerian. Apalagi, dalam pengisian pegawai di struktur baru harus dilihat dari sisi kualifikasi jabatan dan kompetensinya. ”Yang penting, struktur organisasi sudah terbentuk. Masing- masing ada jabatannya.
Dari jabatan itu, ada standar kompetensinya. Jabatan A kompetensinya ini dan ini. Kita cari yang bisa mengisi jabatan itu adanya di mana. Basis data sudah ada,” ungkapnya. Dalam pengisian pegawai tersebut, Setiawan menyatakan, pemerintah mengutamakan pegawai yang ada di 13 kementerian dengan nomenklatur baru.
Dita angga
Untuk keperluan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Crisnandi menyatakan tidak akan ada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mengisi strukturstruktur baru tersebut. ”Prinsipnya kita moratorium. Tidak ada pegawai baru. Jadi pegawai yang sudah ada diberdayakan,” kata Yuddy Chrisnandi di Jakarta kemarin.
Menurut dia, ada perubahan struktur pada 13 nomenklatur baru. Namun, struktur-struktur yang berubah ini penataan pegawainya disesuaikan dengan personel yang ada. ”Diputarputarlah sesuai kapasitas dan tugas masing-masing,” ucapnya. Jika di internal struktur masih terjadi kekurangan personel, Kemenpan-RB akan melihat pola distribusi di nomenklatur lain, terutama nomenklatur yang memiliki surplus pegawai.
”Misalnya, di Kantor Wakil Presiden, Bapak Wakil Presiden mengatakan banyak sekali pegawai di sana, hampir 400 orang. Pak Wapres mengatakan butuhnya tidak lebih dari 100 orang,” ungkap politikus Partai Hanura tersebut. Dari surplus pegawai itu, akan diberdayakan untuk mengisi nomenklatur yang kekurangan pegawai. Tentunya itu tanpa melalui proses rekrutmen baru.
”Itu akan kita berdayagunakan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan misalnya di Kementerian Kemaritiman. Kita akan komunikasikan dengan lembaga lain. Namun, peranan dan fungsinya harus sudah memadai,” paparnya. Deputi Bidang SDM Kemenpan – RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, kerumitan dalam penataan pegawai pada nomenklatur baru sangat relatif.
Itu bergantung kebutuhan masing- masing lembaga/kementerian. Apalagi, dalam pengisian pegawai di struktur baru harus dilihat dari sisi kualifikasi jabatan dan kompetensinya. ”Yang penting, struktur organisasi sudah terbentuk. Masing- masing ada jabatannya.
Dari jabatan itu, ada standar kompetensinya. Jabatan A kompetensinya ini dan ini. Kita cari yang bisa mengisi jabatan itu adanya di mana. Basis data sudah ada,” ungkapnya. Dalam pengisian pegawai tersebut, Setiawan menyatakan, pemerintah mengutamakan pegawai yang ada di 13 kementerian dengan nomenklatur baru.
Dita angga
(bbg)