Antropolog: Konflik Golkar Berdimensi Sosial Budaya
Selasa, 31 Maret 2015 - 17:12 WIB
Antropolog: Konflik Golkar Berdimensi Sosial Budaya
A
A
A
JAKARTA - Antropolog Universitas Indonesia (UI) Budhi Santoso menilai konflik dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar bukan saja urusan politik semata, melainkan berdimensi lain.
"Ini juga dinamika sosial budaya. Ini gejala tidak ada aturannya bebas," ujar Budhi di Gedung Kadiv Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/3/2015).
Dia mengatakan, dimensi sosial budaya hadir dalam konflik Golkar karena kubu Aburizal Bakrie (Ical) maupun kubu Agung Laksono saling mengklaim diri dan sama-sama menuntut. Disaat bersamaan sikap pemerintah terkesan ambigu.
Budhi menyarankan agar mekanisme penyelesaian konflik Golkar bisa dilakukan sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). "Kalau kita tidak hanya menjalankan hukumnya, kedua-keduanya harus duduk bersama," ungkapnya.
Pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly telah mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Imbasnya konflik partai berlambang beringin itu tak kunjung mereda. Bahkan konflik tersebut beralih ke gedung dewan berupa aksi saling rebut dan serobot struktur Golkar di DPR.
"Ini juga dinamika sosial budaya. Ini gejala tidak ada aturannya bebas," ujar Budhi di Gedung Kadiv Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/3/2015).
Dia mengatakan, dimensi sosial budaya hadir dalam konflik Golkar karena kubu Aburizal Bakrie (Ical) maupun kubu Agung Laksono saling mengklaim diri dan sama-sama menuntut. Disaat bersamaan sikap pemerintah terkesan ambigu.
Budhi menyarankan agar mekanisme penyelesaian konflik Golkar bisa dilakukan sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). "Kalau kita tidak hanya menjalankan hukumnya, kedua-keduanya harus duduk bersama," ungkapnya.
Pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly telah mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Imbasnya konflik partai berlambang beringin itu tak kunjung mereda. Bahkan konflik tersebut beralih ke gedung dewan berupa aksi saling rebut dan serobot struktur Golkar di DPR.
(kri)
