Harus Dahulukan Perbaikan Kinerja
Selasa, 31 Maret 2015 - 09:37 WIB
Harus Dahulukan Perbaikan Kinerja
A
A
A
JAKARTA - Keinginan DPR untuk membangun gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan, dinilai tidak tepat dilakukan sekarang. Penolakan dari publik pasti akan kuat karena DPR periode 2014-2019 dinilai belum menunjukkan kinerja menggembirakan, terutama pada lima bulan pertama bertugas.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menjelaskan, DPR perlu berkaca terlebih dahulu sebelum merencanakan hal baru di mana perlu ada perbaikan dan pembuktian atas kinerja kepada masyarakat yang telah memilihnya. ”DPR perlu menakar pro dan kontra yang akan muncul. Apakah dengan wacana itu publik cenderung akan mendukung atau sebaliknya,” jelasnya kemarin.
Menurut Said, hal ini menjadi penting agar upaya anggota DPR yang baru untuk memperbaiki citra parlemen tidak justru makin memperburuk. Selain itu, sebelum merencanakan menambah fasilitas, harus ada suatu studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyatakan bahwa gedung lama tidak layak huni sehingga menimbulkan risiko.
Setelah hal itu dilakukan, rencana tersebut perlu disosialisasikan ke publik untuk menangkap aspirasi mereka. Publik harus diyakinkan bahwa pembangunan gedung baru itu bukan untuk mencari proyek tapi untuk keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan kinerja Dewan.
Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono mengatakan, DPR berencana membangun gedung baru karena tuntutantuntutan anggota DPR semakin berat sehingga perlu dibarengi peningkatan sarana dan prasarana penunjang. ”Terlebih, kapasitas Gedung Nusantara I itu sudah tidak memadai. Saya khawatir banyak anggota DPR yang tidak ingin berkantor di situ dan memilih duduk di ruangan komisi,” ujarnya.
Kiswondari
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menjelaskan, DPR perlu berkaca terlebih dahulu sebelum merencanakan hal baru di mana perlu ada perbaikan dan pembuktian atas kinerja kepada masyarakat yang telah memilihnya. ”DPR perlu menakar pro dan kontra yang akan muncul. Apakah dengan wacana itu publik cenderung akan mendukung atau sebaliknya,” jelasnya kemarin.
Menurut Said, hal ini menjadi penting agar upaya anggota DPR yang baru untuk memperbaiki citra parlemen tidak justru makin memperburuk. Selain itu, sebelum merencanakan menambah fasilitas, harus ada suatu studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyatakan bahwa gedung lama tidak layak huni sehingga menimbulkan risiko.
Setelah hal itu dilakukan, rencana tersebut perlu disosialisasikan ke publik untuk menangkap aspirasi mereka. Publik harus diyakinkan bahwa pembangunan gedung baru itu bukan untuk mencari proyek tapi untuk keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan kinerja Dewan.
Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono mengatakan, DPR berencana membangun gedung baru karena tuntutantuntutan anggota DPR semakin berat sehingga perlu dibarengi peningkatan sarana dan prasarana penunjang. ”Terlebih, kapasitas Gedung Nusantara I itu sudah tidak memadai. Saya khawatir banyak anggota DPR yang tidak ingin berkantor di situ dan memilih duduk di ruangan komisi,” ujarnya.
Kiswondari
(bhr)
