KMP Akan Kembalikan Surat Presiden Soal Kapolri
Selasa, 24 Maret 2015 - 18:02 WIB
KMP Akan Kembalikan Surat Presiden Soal Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat untuk mengembalikan surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penunjukkan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri.
Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin mengatakan, pengembalian surat ini dilakukan untuk meminta Presiden Jokowi agar mengoreksi surat yang sudah dikirim ke pemimpin DPR.
Menurut Ade, di dalam surat tersebut tidak dijelaskan alasan kenapa Komjen Pol Budi Gunawan tidak jadi dilantik sebagai Kapolri.
"Kami lanjutkan agenda presidium KMP di fraksi untuk perjuangkan aspirasi mengembalikan surat penunjukkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri," kata Ade di ruang Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2015).
Senada dengan itu, politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, Jokowi harus menjelaskan terkait pergantian calon Kapolri dari Budi Gunawan ke Badrodin Haiti.
"Gerindra lihatnya sama, tapi keputusan yang kemarin enggak katakan kenapa diganti. Kita enggak permasalahkan personelnya, tapi yang jelas sistem demokrasi ini jangan dicabik-cabik. Kalau pun harus mengganti atau mencabut harus ada alasan yang kuat," sebutnya.
Anggota fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengamini sikap KMP terkait calon Kapolri tersebut. Menurutnya, PKS tidak mempermasalahkan sosok yang dipilih Jokowi, melainkan proses administratif harus dipenuhi oleh presiden.
"Kami tidak mempermasalahkan Badrodin Haiti secara personal. Beliau bagus, tapi proses administrasi harus dipenuhi," tandas Aboe Bakar.
Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin mengatakan, pengembalian surat ini dilakukan untuk meminta Presiden Jokowi agar mengoreksi surat yang sudah dikirim ke pemimpin DPR.
Menurut Ade, di dalam surat tersebut tidak dijelaskan alasan kenapa Komjen Pol Budi Gunawan tidak jadi dilantik sebagai Kapolri.
"Kami lanjutkan agenda presidium KMP di fraksi untuk perjuangkan aspirasi mengembalikan surat penunjukkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri," kata Ade di ruang Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2015).
Senada dengan itu, politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, Jokowi harus menjelaskan terkait pergantian calon Kapolri dari Budi Gunawan ke Badrodin Haiti.
"Gerindra lihatnya sama, tapi keputusan yang kemarin enggak katakan kenapa diganti. Kita enggak permasalahkan personelnya, tapi yang jelas sistem demokrasi ini jangan dicabik-cabik. Kalau pun harus mengganti atau mencabut harus ada alasan yang kuat," sebutnya.
Anggota fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengamini sikap KMP terkait calon Kapolri tersebut. Menurutnya, PKS tidak mempermasalahkan sosok yang dipilih Jokowi, melainkan proses administratif harus dipenuhi oleh presiden.
"Kami tidak mempermasalahkan Badrodin Haiti secara personal. Beliau bagus, tapi proses administrasi harus dipenuhi," tandas Aboe Bakar.
(maf)
