Demokrasi Dikerangkeng, Gerindra Dukung Hak Angket Menkumham
Selasa, 24 Maret 2015 - 16:03 WIB
Demokrasi Dikerangkeng, Gerindra Dukung Hak Angket Menkumham
A
A
A
JAKARTA - Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersepakat mendukung hak angket yang digulirkan Fraksi Golkar terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo menyatakan, dukungan Fraksi Gerindra terhadap hak angket yang digulirkan Fraksi Golkar adalah satu bentuk pembelaan terhadap demokrasi yang telah dicabik-cabik oleh Menkumham.
"Kami mau semangat demokrasi untuk rakyat tak dicampur adukan sekelompok orang. Maka apa yang diputuskan pemerintah (terhadap) PPP dan Golkar, kami dukung untuk adanya hak angket ini," kata Edhy di ruang Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2015).
Menurut Edhy, langkah sejumlah fraksi partai politik yang tergabung dalam KMP mendukung hak angket Menkumham ini bukanlah bentuk campur tangan ataupun intervensi.
Sebagai kawan seperjuangan, lanjut Edhy, solidaritas KMP juga tidak dapat disebut-sebut akan berbenturan dengan kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dikenal sebagai partai politik pendukung pemerintah.
"Daya kira ini bukan langkah campur tangan ke yang lain. Tapi ini solidaritas kami sebagai tmn seperjuangan. Isu KMP-KIH sudah selesai. Ini adalah persoalan Menkumham sebagai ex officio pemerintah yang telah mencampuri urusan internal partai politik," ucap Edhy.
Politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo menyatakan, dukungan Fraksi Gerindra terhadap hak angket yang digulirkan Fraksi Golkar adalah satu bentuk pembelaan terhadap demokrasi yang telah dicabik-cabik oleh Menkumham.
"Kami mau semangat demokrasi untuk rakyat tak dicampur adukan sekelompok orang. Maka apa yang diputuskan pemerintah (terhadap) PPP dan Golkar, kami dukung untuk adanya hak angket ini," kata Edhy di ruang Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2015).
Menurut Edhy, langkah sejumlah fraksi partai politik yang tergabung dalam KMP mendukung hak angket Menkumham ini bukanlah bentuk campur tangan ataupun intervensi.
Sebagai kawan seperjuangan, lanjut Edhy, solidaritas KMP juga tidak dapat disebut-sebut akan berbenturan dengan kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dikenal sebagai partai politik pendukung pemerintah.
"Daya kira ini bukan langkah campur tangan ke yang lain. Tapi ini solidaritas kami sebagai tmn seperjuangan. Isu KMP-KIH sudah selesai. Ini adalah persoalan Menkumham sebagai ex officio pemerintah yang telah mencampuri urusan internal partai politik," ucap Edhy.
(maf)
