Pemerintah Dinilai Sudah Terlalu Intervensi Urusan Parpol
Selasa, 24 Maret 2015 - 11:45 WIB
Pemerintah Dinilai Sudah Terlalu Intervensi Urusan Parpol
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah sudah terlalu mengintervensi kehidupan partai politik (parpol).
Intervensi itu dinilainya terlihat dari sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam menangani konflik Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Ini yang pertama kali dalam sejarah reformasi, pemerintah aktif melakukan pembelaan memenangkan dan mengalahkan satu kelompok dengan menggunakan SK (surat keputusan) yang bisa mereka buat," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2015).
Menurut Fahri, idealnya seluruh sengketa kepengurusan partai politik diselesaikan melalui mekanisme pengadilan.
"Apa yang dilakukan oleh Pak Laoly ini satu tren yang negatif di dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia mengungkapkan, tadi malam sejumlah kuasa hukum Golkar dan PPP bertemu membahas kejanggalan kebijakan Menkumham. Hasil kajian akan menjadi masukan bagi anggota DPR dalam memberikan penilaian terhadap permasahan ini.
Dalam kapasitas sebagai anggota Koalisi Merah Putih (KMP), Fahri menandaskan koalisi akan terus mengawal hasil kajian untuk kemudian dimatangkan untuk pengusulan hak angket terhadap Menkumham.
Intervensi itu dinilainya terlihat dari sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam menangani konflik Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Ini yang pertama kali dalam sejarah reformasi, pemerintah aktif melakukan pembelaan memenangkan dan mengalahkan satu kelompok dengan menggunakan SK (surat keputusan) yang bisa mereka buat," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2015).
Menurut Fahri, idealnya seluruh sengketa kepengurusan partai politik diselesaikan melalui mekanisme pengadilan.
"Apa yang dilakukan oleh Pak Laoly ini satu tren yang negatif di dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia mengungkapkan, tadi malam sejumlah kuasa hukum Golkar dan PPP bertemu membahas kejanggalan kebijakan Menkumham. Hasil kajian akan menjadi masukan bagi anggota DPR dalam memberikan penilaian terhadap permasahan ini.
Dalam kapasitas sebagai anggota Koalisi Merah Putih (KMP), Fahri menandaskan koalisi akan terus mengawal hasil kajian untuk kemudian dimatangkan untuk pengusulan hak angket terhadap Menkumham.
(dam)
