17.520 Sekolah Bakal Mendapat Aliran Listrik
Selasa, 24 Maret 2015 - 09:53 WIB
17.520 Sekolah Bakal Mendapat Aliran Listrik
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin kerja sama untuk menyediakan pasokan listrik bagi 17.520 sekolah.
Mendikbud Anies Baswedan mengatakan masih terdapat 17.520 sekolah yang belum teraliri listrik dari 208.000 sekolah di seluruh Indonesia. Bila dibandingkan dengan 85% wilayah Indonesia yang sudah teraliri listrik, ada 8,4% sekolah di wilayah Indonesia belum teraliri. Maka itu, ujarnya, Kemendikbud dan Kementerian ESDM menggalang kerja sama untuk pengadaan pasokan listrik di 17.520 sekolah tersebut.
”Kami kedua kementerian lintas sektoral ini menginisiasi kerja sama untuk mengalirkan listrik di 17.520 sekolah tersebut,” katanya sesuai pertemuan di kantor Kementerian ESDM kemarin. Dia mengungkapkan, kebanyakan sekolah yang belum teraliri listrik ada di jenjang sekolah dasar dan SMP sebanyak 14.992 sekolah. Sementara di jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan ada 2.528 sekolah.
Dia mengungkapkan, kedua kementerian akan membentuk gugus khusus yang akan melakukan pengumpulan data, verifikasi, melakukan tindakan-tindakan penyelesaian masalah sesuai dengan tantangan dan kebutuhan di daerah masing-masing. Mendikbud menyatakan pendataan sekolah yang ada di Kemendikbud cukup baik. Saat ini mereka mempunyai nama sekolah, alamat sekolah, nama kepala sekolah, serta nomor telepon.
Data sekolah yang berlistrik dan tidak ada listrik, sekolah dengan cadangan listrik dari diesel, tenaga surya dan juga campuran keduanya. ”Implementasinya, gugus tugas akan memverifikasi data pengelolaan listrik di sekolah di bawah Kemendikbud,” terangnya. Mendikbud menekankan pentingnya proses verifikasi yang akan dilakukan.
Dia mengambil contoh dengan pasokan listrik di wilayah Jakarta sebagai kota besar. Anies melanjutkan, di sinilah pentingnya melihat kondisi di lapangan karena kalau di kota besar bukan tidak ada jaringan listrik, melainkan lebih pada sekolah belum mendaftarkan atau belum memasang listrik. Lebih lanjut Anies mengungkapkan, verifikasi data harus dilakukan karena terdapat sebagian daerah yang harusnya sudah teraliri bukan termasuk bagian dari daerah tertinggal dan terpencil.
”Jakarta itu ada 92% wilayah yang teraliri listrik. Angka ini belum termasuk baik, karena masih terdapat 8% belum dapat pasokan listrik,” jelasnya. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya tim akan menyusun budgeting , jadwal proyek berlangsung, dan menyusun skenario intervensinya di lapangan. Sudirman menjelaskan, intervensi ini penting karena Kemendikbud dan Kementerian ESDM juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena kewenangan sekolah berada di daerah.
Diakui Sudirman, ketersediaan listrik memang baru mencakup wilayah tertentu yang dekat dengan ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta. Sudirman menambahkan, verifikasi perlu agar tidak keliru dalam menentukan tindakan di lapangan. Pasalnya, banyak sekolah yang terdata tidak ada sambungan listrik, namun setelah dicek ada perangkat sambungannya.
Oleh karena itu, verifikasi ini memungkinkan untuk mencari tahu penyebab sekolah itu tidak berlistrik. ”Barusan dapat data terbaru dari sekolah di Pasar Rebo, kalau sesuai keterangannya tidak ada listrik, tapi dilihat gambarnya ada sambungannya. Jadi harus dicek ke lapangannya sebabnya apa, siapa tahu listrik tidak dibayar berbulan-bulan maka diputus, atau tidak ada yang mengurus masalah listrik di sekolah tersebut,” jelasnya.
Sudirman mengatakan akan menggunakan titik-titik penyelenggaraan pendidikan sebagai lokasi untuk menumbuhkan listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan.
Neneng zubaidah
Mendikbud Anies Baswedan mengatakan masih terdapat 17.520 sekolah yang belum teraliri listrik dari 208.000 sekolah di seluruh Indonesia. Bila dibandingkan dengan 85% wilayah Indonesia yang sudah teraliri listrik, ada 8,4% sekolah di wilayah Indonesia belum teraliri. Maka itu, ujarnya, Kemendikbud dan Kementerian ESDM menggalang kerja sama untuk pengadaan pasokan listrik di 17.520 sekolah tersebut.
”Kami kedua kementerian lintas sektoral ini menginisiasi kerja sama untuk mengalirkan listrik di 17.520 sekolah tersebut,” katanya sesuai pertemuan di kantor Kementerian ESDM kemarin. Dia mengungkapkan, kebanyakan sekolah yang belum teraliri listrik ada di jenjang sekolah dasar dan SMP sebanyak 14.992 sekolah. Sementara di jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan ada 2.528 sekolah.
Dia mengungkapkan, kedua kementerian akan membentuk gugus khusus yang akan melakukan pengumpulan data, verifikasi, melakukan tindakan-tindakan penyelesaian masalah sesuai dengan tantangan dan kebutuhan di daerah masing-masing. Mendikbud menyatakan pendataan sekolah yang ada di Kemendikbud cukup baik. Saat ini mereka mempunyai nama sekolah, alamat sekolah, nama kepala sekolah, serta nomor telepon.
Data sekolah yang berlistrik dan tidak ada listrik, sekolah dengan cadangan listrik dari diesel, tenaga surya dan juga campuran keduanya. ”Implementasinya, gugus tugas akan memverifikasi data pengelolaan listrik di sekolah di bawah Kemendikbud,” terangnya. Mendikbud menekankan pentingnya proses verifikasi yang akan dilakukan.
Dia mengambil contoh dengan pasokan listrik di wilayah Jakarta sebagai kota besar. Anies melanjutkan, di sinilah pentingnya melihat kondisi di lapangan karena kalau di kota besar bukan tidak ada jaringan listrik, melainkan lebih pada sekolah belum mendaftarkan atau belum memasang listrik. Lebih lanjut Anies mengungkapkan, verifikasi data harus dilakukan karena terdapat sebagian daerah yang harusnya sudah teraliri bukan termasuk bagian dari daerah tertinggal dan terpencil.
”Jakarta itu ada 92% wilayah yang teraliri listrik. Angka ini belum termasuk baik, karena masih terdapat 8% belum dapat pasokan listrik,” jelasnya. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya tim akan menyusun budgeting , jadwal proyek berlangsung, dan menyusun skenario intervensinya di lapangan. Sudirman menjelaskan, intervensi ini penting karena Kemendikbud dan Kementerian ESDM juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena kewenangan sekolah berada di daerah.
Diakui Sudirman, ketersediaan listrik memang baru mencakup wilayah tertentu yang dekat dengan ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta. Sudirman menambahkan, verifikasi perlu agar tidak keliru dalam menentukan tindakan di lapangan. Pasalnya, banyak sekolah yang terdata tidak ada sambungan listrik, namun setelah dicek ada perangkat sambungannya.
Oleh karena itu, verifikasi ini memungkinkan untuk mencari tahu penyebab sekolah itu tidak berlistrik. ”Barusan dapat data terbaru dari sekolah di Pasar Rebo, kalau sesuai keterangannya tidak ada listrik, tapi dilihat gambarnya ada sambungannya. Jadi harus dicek ke lapangannya sebabnya apa, siapa tahu listrik tidak dibayar berbulan-bulan maka diputus, atau tidak ada yang mengurus masalah listrik di sekolah tersebut,” jelasnya.
Sudirman mengatakan akan menggunakan titik-titik penyelenggaraan pendidikan sebagai lokasi untuk menumbuhkan listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan.
Neneng zubaidah
(ars)
