Kubu Ical Akan Melawan Lewat Berbagai Lini
Selasa, 24 Maret 2015 - 09:31 WIB
Kubu Ical Akan Melawan Lewat Berbagai Lini
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) mulai jengah dengan sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang telah mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham, kubu Agung Laksono mulai bermanuver. Mereka berniat mengganti struktur fraksi Golkar di DPR.
Merespons hal itu, Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya tidak mungkin diam meliihat perlakuan Menkumham yang berlaku tidak objektif dalam menengahi konflik internal partainya.
"Kalau fakta yang ada menunjukkan pemerintah benar maka kami akan malu-malu melakukan perlawanan. Tapi fakta yang ada, menteri telah mendukung fakta-fakta palsu dalam Munas Ancol," kata Bambang kepada Sindonews, Selasa (24/3/2015).
Bambang memaparkan, pihaknya akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum dan di parlemen. Menurut dia, gugatan terhadap SK Menkumham telah resmi diajukan pihaknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di parlemen, Bambang memastikan seluruh anggota Fraksi Golkar akan mengkritisi seluruh kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Perppu KPK yang paling dekat. Kami akan kritisi. Yang pasti perlawanan akan terjadi di seluruh komisi. Soal fit and proper test Kapolri kami juga akan kritisi," kata Bambang.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham, kubu Agung Laksono mulai bermanuver. Mereka berniat mengganti struktur fraksi Golkar di DPR.
Merespons hal itu, Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya tidak mungkin diam meliihat perlakuan Menkumham yang berlaku tidak objektif dalam menengahi konflik internal partainya.
"Kalau fakta yang ada menunjukkan pemerintah benar maka kami akan malu-malu melakukan perlawanan. Tapi fakta yang ada, menteri telah mendukung fakta-fakta palsu dalam Munas Ancol," kata Bambang kepada Sindonews, Selasa (24/3/2015).
Bambang memaparkan, pihaknya akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum dan di parlemen. Menurut dia, gugatan terhadap SK Menkumham telah resmi diajukan pihaknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di parlemen, Bambang memastikan seluruh anggota Fraksi Golkar akan mengkritisi seluruh kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Perppu KPK yang paling dekat. Kami akan kritisi. Yang pasti perlawanan akan terjadi di seluruh komisi. Soal fit and proper test Kapolri kami juga akan kritisi," kata Bambang.
(dam)
