BEM UI Nilai Jokowi Tak Tegas Atasi Masalah Bangsa

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menunggu ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Hal itu dikatakan Ketua BEM UI Andi Aulia Rahman. Diakuinya, mahasiswa menyesalkan sejumlah upaya yang melakukan kriminalisasi terhadap KPK.

"Kinerja Presiden Jokowi tak tegas menangani kasus ini (KPK dan Polri), kasus terus terjadi dan lamban penyelesaiannya," kata Andi Aulia Rahman, di Depok, Jumat 20 Maret 2015.

Andi juga mendesak agar paket kebijakan ekonomi untuk menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar mampu direalisasikan.

"Dolar tinggi agar segera keluarkan kebijakan paket ekonomi membuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Kinerja selama lima bulan dibilang gagal juga tidak, tetapi kami posisikan diri sebagai mitra kritis agar Jokowi merealisasikan janji," ungkapnya.

Ketua Ikatan Alumni (ILUNI) UI Chandra Motik mengatakan, antikorupsi menjadi ruh perjuangan karena merupakan persoalan besar dan mendasar yang harus diatasi untuk menyelamatkan Indonesia masa depan.

Mengingat berdasarkan data pada tahun 2012, Indonesia menempati peringkat 118 dengan IPK 32 dalam hal pemberantasan korupsi.

"Oleh karenanya tuntutan perkuat KPK menjadi simbol perlawanan terhadap koruptor yang sekarang menggunakan hukum secara semena-mena untuk melemahkan korupsi melalui pelemahan KPK," ungkapnya.

"Gerakan kerja lintas kampus ini menggunakan jalur damai, elegan yang konstitusional dalam mencapai tujuan besar gerakan yaitu memperkuat demokrasi, penegakan hukum (rule of law), dan pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi rakyat," tandasnya.