Kritik Demokrat Terkait Wacana Mendagri Soal Dana Parpol
Jum'at, 20 Maret 2015 - 20:53 WIB
Kritik Demokrat Terkait Wacana Mendagri Soal Dana Parpol
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melempar wacana agar partai politik (parpol) mendapat dana Rp1 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun hal itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, seharusnya Menteri Tjahjo tidak langsung menyebut nominal dana parpol, tapi lebih kepada mekanismenya.
"Saya kira usul menarik yang disampaikan Menteri Tjahjo, cuma ini jadi berita luar biasa menarik karena Rp1 triliun. Salah juga ketika menyebut angka. Seharusnya usul dilempar terkait sistem atau polanya gimana," kata Didi dalam diskusi "Dana Parpol dari APBN" di Jalan Patimura Nomor 9, Jakarta Selatan, Jumat (20/3/2015).
Wajar jika para aktivis antikorupsi mulai curiga dengan rencana dana Rp1 triliun untuk parpol itu. Sebenarnya dana untuk parpol juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat (AS).
Putra mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin ini mengaku saat ini Demokrat sudah mendapat dana APBN sebesar Rp2 miliar, tapi hal itu tidak cukup membiayai Partai Demokrat.
"Kami mendukung tapi harus (jelas) mekanismenya. Tapi sudah sulit juga karena masyarakat sudah skeptis (terhadap parpol), tergantung pemerintah bagaimana mensosialisakan," tegasnya.
Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, seharusnya Menteri Tjahjo tidak langsung menyebut nominal dana parpol, tapi lebih kepada mekanismenya.
"Saya kira usul menarik yang disampaikan Menteri Tjahjo, cuma ini jadi berita luar biasa menarik karena Rp1 triliun. Salah juga ketika menyebut angka. Seharusnya usul dilempar terkait sistem atau polanya gimana," kata Didi dalam diskusi "Dana Parpol dari APBN" di Jalan Patimura Nomor 9, Jakarta Selatan, Jumat (20/3/2015).
Wajar jika para aktivis antikorupsi mulai curiga dengan rencana dana Rp1 triliun untuk parpol itu. Sebenarnya dana untuk parpol juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat (AS).
Putra mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin ini mengaku saat ini Demokrat sudah mendapat dana APBN sebesar Rp2 miliar, tapi hal itu tidak cukup membiayai Partai Demokrat.
"Kami mendukung tapi harus (jelas) mekanismenya. Tapi sudah sulit juga karena masyarakat sudah skeptis (terhadap parpol), tergantung pemerintah bagaimana mensosialisakan," tegasnya.
(maf)
