KMP Berprasangka Baik pada Jokowi soal Konflik Golkar
Kamis, 19 Maret 2015 - 16:43 WIB
KMP Berprasangka Baik pada Jokowi soal Konflik Golkar
A
A
A
JAKARTA - Kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) secara sepihak. Santer beredar, sikap itu diambil Menkumham Yasonna Laoly tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) memilih berprasangka baik terhadap Presiden Jokowi. Menurutnya, belum tentu kebijakan-kebijakan yang diputuskan para menteri, diketahui oleh presiden.
"Kami masih berhusnudzon kepada Presiden Jokowi yang mungkin masih beradaptasi dengan kondisi politik nasional. Belum tentu semua yang menjadi keputusan, diketahui oleh presiden," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).
Fadli mengatakan, keputusan sepihak yang diambil para menteri tanpa sepengetahuan presiden, sebagaimana terjadi pada kisruh internal Partai Golkar, dapat timbul dari permainan dan operasi politik orang di sekitar presiden.
"Ini yang saya kira perlu dikonfirmasi kepada presiden sendiri. Apakah keadaan politik dimana ada pembajakan demokrasi di dalamnya, memang yang diinginkan presiden?" kata Fadli.(ico)
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) memilih berprasangka baik terhadap Presiden Jokowi. Menurutnya, belum tentu kebijakan-kebijakan yang diputuskan para menteri, diketahui oleh presiden.
"Kami masih berhusnudzon kepada Presiden Jokowi yang mungkin masih beradaptasi dengan kondisi politik nasional. Belum tentu semua yang menjadi keputusan, diketahui oleh presiden," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2015).
Fadli mengatakan, keputusan sepihak yang diambil para menteri tanpa sepengetahuan presiden, sebagaimana terjadi pada kisruh internal Partai Golkar, dapat timbul dari permainan dan operasi politik orang di sekitar presiden.
"Ini yang saya kira perlu dikonfirmasi kepada presiden sendiri. Apakah keadaan politik dimana ada pembajakan demokrasi di dalamnya, memang yang diinginkan presiden?" kata Fadli.(ico)
(kur)
