Menkumham Bawa Konflik Golkar ke Akar Rumput
Menkumham Bawa Konflik Golkar ke Akar Rumput
A
A
A
JAKARTA - Sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono dinilai telah memberikan ekses buruk bagi masyarakat.
Bendahara Umum Partai Golkar produk Musyawarah Nasional (Munas) Bali Bambang Soesatyo mengatakan, kebijakan Menkumham atas dualisme kepengurusan di tubuh partai berlambang pohon beringin ini berpotensi memicu konflik horizontal di tingkat akar rumput.
"Belum seminggu putusan ini dibuat, kader kami di tingkat I dan II, hingga kecamatan timbul konflik. Yang satu merasa masih sah jadi pengurus, satunya datang mengaku membawa mandat baru," kata Bambang di ruang Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2015).
"Dalam waktu dekat tak menutup kemungkinan akan ada pendudukan kantor-kantor di daerah oleh simpatisan dua kubu, kubu Agung dan Ical," imbuhnya.
Bambang mengatakan, fraksi-fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) merasa prihatin atas potensi konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari tersebut.
Sehingga, lanjut Bambang, pihak KMP bersepakat untuk mendukung pengajuan hak angket di DPR terhadap Menkumham pada pembukaan masa sidang berikutnya.
"Ini yang menjadi keprihatinan kita semua hingga kami mendorong hak angket. Kita masih ingat konflik horizontal yang terjadi di PDI. Kita tak bisa bayangkan jika kubu Djan Faridz dan Romi saling serang di bawah," kata Bambang.
Bendahara Umum Partai Golkar produk Musyawarah Nasional (Munas) Bali Bambang Soesatyo mengatakan, kebijakan Menkumham atas dualisme kepengurusan di tubuh partai berlambang pohon beringin ini berpotensi memicu konflik horizontal di tingkat akar rumput.
"Belum seminggu putusan ini dibuat, kader kami di tingkat I dan II, hingga kecamatan timbul konflik. Yang satu merasa masih sah jadi pengurus, satunya datang mengaku membawa mandat baru," kata Bambang di ruang Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2015).
"Dalam waktu dekat tak menutup kemungkinan akan ada pendudukan kantor-kantor di daerah oleh simpatisan dua kubu, kubu Agung dan Ical," imbuhnya.
Bambang mengatakan, fraksi-fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) merasa prihatin atas potensi konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari tersebut.
Sehingga, lanjut Bambang, pihak KMP bersepakat untuk mendukung pengajuan hak angket di DPR terhadap Menkumham pada pembukaan masa sidang berikutnya.
"Ini yang menjadi keprihatinan kita semua hingga kami mendorong hak angket. Kita masih ingat konflik horizontal yang terjadi di PDI. Kita tak bisa bayangkan jika kubu Djan Faridz dan Romi saling serang di bawah," kata Bambang.
(hyk)
Explore More