Sekjen Gerindra Dapat Pesan Prabowo Soal Angket Menkumham
Minggu, 15 Maret 2015 - 19:39 WIB
Sekjen Gerindra Dapat Pesan Prabowo Soal Angket Menkumham
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) akan menggulirkan mosi tidak percaya dan hak angket kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Sikap ini dilakukan setelah Menkumham mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
Salah satu elite partai yang tergabung dalam KMP, Ahmad Muzani mengatakan, masih mengamati sikap anggota fraksinya di DPR.
"Sikap kami melihat dari anggota bagaimana," ujar Muzani di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Kasabelangka, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini menyampaikan sudah mendapat pesan dari ketua umumnya, Prabowo Subianto atas sikap Menkumham.
"Kami sudah paham maksud Pak Prabowo, tapi kami belum tentukan sikap karena masih reses," tukasnya.
Muzani sekaligus Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini menegaskan, angket maupun interpelasi adalah hak anggota dewan. Bahkan diingatkan olehnya, upaya penggunaan hak tersebut sempat bergulir ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Sekarang ini wacana yang sama, tapi menurut saya itu hak dewan. Itu yang mau coba kita gunakan," tegasnya.
Salah satu elite partai yang tergabung dalam KMP, Ahmad Muzani mengatakan, masih mengamati sikap anggota fraksinya di DPR.
"Sikap kami melihat dari anggota bagaimana," ujar Muzani di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Kasabelangka, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini menyampaikan sudah mendapat pesan dari ketua umumnya, Prabowo Subianto atas sikap Menkumham.
"Kami sudah paham maksud Pak Prabowo, tapi kami belum tentukan sikap karena masih reses," tukasnya.
Muzani sekaligus Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini menegaskan, angket maupun interpelasi adalah hak anggota dewan. Bahkan diingatkan olehnya, upaya penggunaan hak tersebut sempat bergulir ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Sekarang ini wacana yang sama, tapi menurut saya itu hak dewan. Itu yang mau coba kita gunakan," tegasnya.
(kur)
