Manuver Menkumham Soal Golkar Tanpa Sepengetahuan Jokowi?
Jum'at, 13 Maret 2015 - 14:15 WIB
Manuver Menkumham Soal Golkar Tanpa Sepengetahuan Jokowi?
A
A
A
JAKARTA - Sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, dinilai telah kelewat batas.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai mitra koalisi Partai Golkar merasa gerah dengan langkah Menkumham yang telah ikut campur dalam urusan internal partai politik (parpol).
Fadli pun curiga, keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol ini diambil tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sejauh ini presiden kooperatif. Yang kami dengar keputusan ini tidak sepengetahuan presiden. Makanya akan kami tanya. Sudah sepengetahuan presiden atau memang Menkumham-nya yang politisi," ucap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2015).
Fadli mengaku, secara eksplisit Presidium KMP Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk menggalang hak angket di DPR menyikapi intervensi Menkumham tersebut.
"Ya, kita ingin menegakan demokrasi kita sesuai dengan aturan hukum. Jangan dintervensi kepentingan politik jangka pendek apalagi kekuasaan. Jangan hukum seolah-olah dijalankan, tapi untuk kepentingan yang politis," kata Fadli
Meski manuver Menkumham terhadap Partai Golkar telah melewati batas, Fadli mengatakan, hubungan KMP dengan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi tetap baik.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai mitra koalisi Partai Golkar merasa gerah dengan langkah Menkumham yang telah ikut campur dalam urusan internal partai politik (parpol).
Fadli pun curiga, keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol ini diambil tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sejauh ini presiden kooperatif. Yang kami dengar keputusan ini tidak sepengetahuan presiden. Makanya akan kami tanya. Sudah sepengetahuan presiden atau memang Menkumham-nya yang politisi," ucap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2015).
Fadli mengaku, secara eksplisit Presidium KMP Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk menggalang hak angket di DPR menyikapi intervensi Menkumham tersebut.
"Ya, kita ingin menegakan demokrasi kita sesuai dengan aturan hukum. Jangan dintervensi kepentingan politik jangka pendek apalagi kekuasaan. Jangan hukum seolah-olah dijalankan, tapi untuk kepentingan yang politis," kata Fadli
Meski manuver Menkumham terhadap Partai Golkar telah melewati batas, Fadli mengatakan, hubungan KMP dengan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi tetap baik.
(maf)
