Menkumham Harus Bedakan Munas Golkar Resmi & Versi Abal-abal
Jum'at, 13 Maret 2015 - 12:01 WIB
Menkumham Harus Bedakan Munas Golkar Resmi & Versi Abal-abal
A
A
A
JAKARTA - Langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, dinilai telah melewati batas.
Ketua Umum Partai Gerindra yang sekaligus pentolan Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto pun tak sungkan mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah telah mengintervensi urusan internal Partai Golkar.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, statemen Prabowo atas sikap Menkumham sebagai hal wajar. Tindakan itu, kata dia, sebagai bentuk kecaman atas ikut campur pemerintah terhadap rumah tangga partai.
"Saya kira pernyataan beliau (Prabowo) sangat wajar. Karena pada saat pembukaan dan penutupan Munas (Bali) beliau hadir. Dan kita ketahui Munas sesuai dengan AD/ART partai," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2015).
Pada kesempatan itu, Fadli pun meminta agar pemerintah lebih jeli dan teliti dalam menyikapi dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Prabowo pun meminta Menkumham untuk meneliti Munas Bali yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie atau Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono, manakah yang memiliki legitimasi secara AD/ART partai dan mana yang abal-abal.
"Di setiap partai pasti pesertanya ketua DPD atau ketua DPC masing-masing partai dan punya mandat. Dan sudah diatur. Ini harusnya diteliti oleh pemerintah," kata Fadli.
"Jadi kalau ada mandat-mandat yang saya dengar dari luar bukan anggota, apalagi bukan partai, ini membahayakan. Seolah-olah prosedural tapi pada kenyataanya ini adalah tidak prosedural," imbuhnya.
Ketua Umum Partai Gerindra yang sekaligus pentolan Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto pun tak sungkan mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah telah mengintervensi urusan internal Partai Golkar.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, statemen Prabowo atas sikap Menkumham sebagai hal wajar. Tindakan itu, kata dia, sebagai bentuk kecaman atas ikut campur pemerintah terhadap rumah tangga partai.
"Saya kira pernyataan beliau (Prabowo) sangat wajar. Karena pada saat pembukaan dan penutupan Munas (Bali) beliau hadir. Dan kita ketahui Munas sesuai dengan AD/ART partai," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2015).
Pada kesempatan itu, Fadli pun meminta agar pemerintah lebih jeli dan teliti dalam menyikapi dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Prabowo pun meminta Menkumham untuk meneliti Munas Bali yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie atau Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono, manakah yang memiliki legitimasi secara AD/ART partai dan mana yang abal-abal.
"Di setiap partai pasti pesertanya ketua DPD atau ketua DPC masing-masing partai dan punya mandat. Dan sudah diatur. Ini harusnya diteliti oleh pemerintah," kata Fadli.
"Jadi kalau ada mandat-mandat yang saya dengar dari luar bukan anggota, apalagi bukan partai, ini membahayakan. Seolah-olah prosedural tapi pada kenyataanya ini adalah tidak prosedural," imbuhnya.
(maf)
