Kemendes Fokus Kelola Perbatasan
Jum'at, 13 Maret 2015 - 10:33 WIB
Kemendes Fokus Kelola Perbatasan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mengelola kawasan perbatasan menjadi pintu gerbang ekonomi dan perdagangan.
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar mengatakan, kawasan perbatasan harus menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai daerah khusus, kawasan perbatasan membutuhkan penanganan dan strategi khusus pula.
Menurut dia, ada dua penanganan dan strategi khusus yang ditawarkan dalam menyelesaikan beberapa persoalan di daerah perbatasan yang secara kese-luruhan masuk daerah tertinggal. “Pertama menjadikan kawasan perbatasan sebagai sabuk pengamanan negara sehingga harus diperkuat. Kedua dengan melakukan penanganan potensi konflik di daerah,” katanya di Jakarta kemarin.
Politikus PKB ini menjelaskan, jika beberapa kegiatan di kawasan perbatasan tidak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk terhadap per-tahanan dan keamanan di tingkat regional maupun internasional, secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional.
Oleh karena itu, Marwan menjelaskan akan menggunakan dua pendekatan dalam membangun kawasan perbatasan. Pertama dengan menggunakan pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Peningkatan kesejahteraan masyarakat, imbuh Marwan, akan difokuskan pada 10 pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan 187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 41 kabupaten/ kota dan 13 provinsi.
“Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tahun 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan,” tutur Marwan. Anggota Komisi II DPR Saduddin meminta pemerintah untuk serius melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan.
Hal ini disampaikannya mengingat masih banyaknya persoalan yang muncul di wilayah perbatasan. Dia berpendapat, pemerintah harus proaktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di perbatasan agar tidak tertinggal, terisolasi dari daerah lain, terutama dari negara lain.
Politikus PKS ini mene-rangkan, selain Kemendes dia menyatakan Kementerian Pe-kerjaan Umum dalam APBN-P 2015 akan menggulirkan tiga program untuk pembangunan di wilayah perbatasan yang meliputi sarana jalan, pengembangan kawasan dan penyediaan perumahan. Khusus untuk peningkatan mutu jalan di perbatasan, pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp2,5 triliun.
Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa Farid Adi Rahman menjelaskan, memang harus ada alokasi khusus untuk pengembangan kawasan tertinggal menjadi pintu gerbang perdagangan dan ekonomi. Sebab warga di perbatasan pun banyak yang menjual produk lokal ke negara perbatasan seperti ke Malaysia. Namun proses perdagangan ini tidak imbang dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan karena infrastruktur yang tidak menunjang.
Farid menjelaskan, pemerintah mesti berbagi tugas dengan masyarakat perdesaan. Caranya dengan transfer langsung dana desa ke mereka. Menurut dia, jika uang dan proyek masih dipegang pemerintah pusat, pengembangan kawasan tidak akan berjalan. Sebab pendekatan proyek yang dilakukan pemerintah pusat hanya membuat anggaran itu bocor ke mana- mana.
Neneng zubaidah
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar mengatakan, kawasan perbatasan harus menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai daerah khusus, kawasan perbatasan membutuhkan penanganan dan strategi khusus pula.
Menurut dia, ada dua penanganan dan strategi khusus yang ditawarkan dalam menyelesaikan beberapa persoalan di daerah perbatasan yang secara kese-luruhan masuk daerah tertinggal. “Pertama menjadikan kawasan perbatasan sebagai sabuk pengamanan negara sehingga harus diperkuat. Kedua dengan melakukan penanganan potensi konflik di daerah,” katanya di Jakarta kemarin.
Politikus PKB ini menjelaskan, jika beberapa kegiatan di kawasan perbatasan tidak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk terhadap per-tahanan dan keamanan di tingkat regional maupun internasional, secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional.
Oleh karena itu, Marwan menjelaskan akan menggunakan dua pendekatan dalam membangun kawasan perbatasan. Pertama dengan menggunakan pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Peningkatan kesejahteraan masyarakat, imbuh Marwan, akan difokuskan pada 10 pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan 187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 41 kabupaten/ kota dan 13 provinsi.
“Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tahun 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan,” tutur Marwan. Anggota Komisi II DPR Saduddin meminta pemerintah untuk serius melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan.
Hal ini disampaikannya mengingat masih banyaknya persoalan yang muncul di wilayah perbatasan. Dia berpendapat, pemerintah harus proaktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di perbatasan agar tidak tertinggal, terisolasi dari daerah lain, terutama dari negara lain.
Politikus PKS ini mene-rangkan, selain Kemendes dia menyatakan Kementerian Pe-kerjaan Umum dalam APBN-P 2015 akan menggulirkan tiga program untuk pembangunan di wilayah perbatasan yang meliputi sarana jalan, pengembangan kawasan dan penyediaan perumahan. Khusus untuk peningkatan mutu jalan di perbatasan, pemerintah bakal menggelontorkan dana Rp2,5 triliun.
Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa Farid Adi Rahman menjelaskan, memang harus ada alokasi khusus untuk pengembangan kawasan tertinggal menjadi pintu gerbang perdagangan dan ekonomi. Sebab warga di perbatasan pun banyak yang menjual produk lokal ke negara perbatasan seperti ke Malaysia. Namun proses perdagangan ini tidak imbang dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan karena infrastruktur yang tidak menunjang.
Farid menjelaskan, pemerintah mesti berbagi tugas dengan masyarakat perdesaan. Caranya dengan transfer langsung dana desa ke mereka. Menurut dia, jika uang dan proyek masih dipegang pemerintah pusat, pengembangan kawasan tidak akan berjalan. Sebab pendekatan proyek yang dilakukan pemerintah pusat hanya membuat anggaran itu bocor ke mana- mana.
Neneng zubaidah
(bbg)
