Mahyudin Merapat ke Kubu Agung Laksono
Kamis, 12 Maret 2015 - 17:09 WIB
Mahyudin Merapat ke Kubu Agung Laksono
A
A
A
JAKARTA - Pasca mendapat paten dari Menkumham Yasonna Laoly, satu persatu kader Partai Golkar mulai merapat ke kubu Agung Laksono sebagai ketua umum produk Munas Ancol. Salah satunya adalah mantan Waketum Golkar Mahyudin.
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini mengatakan, keputusan Menkumham Yasonna Laoly terkait konflik internal partai berlambang pohon beringin harus diikuti semua kader.
"Golkar kan sebagaimana diberitakan, Menkumham telah mengeluarkan surat untuk mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol, ya kita kader pasti taat pada yang legitimate memiliki kekuatan hukum," kata Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2015).
Mahyudin yang terlibat dalam gelaran Munas Bali meyakini keputusan Menkumham telah dibuat sesuai ketentuan dan tak ada intervensi atau kepentingan politis terhadap salah satu kubu.
Dia pun menilai, upaya hukum yang tengah dilakukan kubu Aburizal Bakrie (Ical) baik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun akan menguggat SK Menkumham ke PTUN sebagai hal yang wajar.
"Itu jalur yang wajar, itu hak semua orang menuntut keadilan kepada hukum. Tentu saya tidak mendukung kalau ada cara-cara anarkis, memaksakan kehendak, menggalang orang. Tapi yang ditempuh ARB sudah benar kalau tuntut secara hukum," kata Mahyudin.
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini mengatakan, keputusan Menkumham Yasonna Laoly terkait konflik internal partai berlambang pohon beringin harus diikuti semua kader.
"Golkar kan sebagaimana diberitakan, Menkumham telah mengeluarkan surat untuk mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol, ya kita kader pasti taat pada yang legitimate memiliki kekuatan hukum," kata Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2015).
Mahyudin yang terlibat dalam gelaran Munas Bali meyakini keputusan Menkumham telah dibuat sesuai ketentuan dan tak ada intervensi atau kepentingan politis terhadap salah satu kubu.
Dia pun menilai, upaya hukum yang tengah dilakukan kubu Aburizal Bakrie (Ical) baik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun akan menguggat SK Menkumham ke PTUN sebagai hal yang wajar.
"Itu jalur yang wajar, itu hak semua orang menuntut keadilan kepada hukum. Tentu saya tidak mendukung kalau ada cara-cara anarkis, memaksakan kehendak, menggalang orang. Tapi yang ditempuh ARB sudah benar kalau tuntut secara hukum," kata Mahyudin.
(kri)
