Internal Golkar Disarankan Islah Ketimbang Cuma Jadi Nama
Kamis, 12 Maret 2015 - 08:32 WIB
Internal Golkar Disarankan Islah Ketimbang Cuma Jadi Nama
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengklaim telah mengakui Partai Golkar kubu Agung Laksono, yang melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol, Jakarta.
Menanggapo polemik Golkar yang tak berkesudahan, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengimbau agar kedua kubu islah atau berdamai.
"Itu banyak partai-partai yang sah secara hukum tapi tidak ada pengakuan politiknya, dengan sendirinya bubar. Kecuali (organisasi) bisnis, ya butuh pengakuan hukum," kata Ray Rangkuti saat dihubungi Sindonews, Rabu 11 Oktober 2015 malam.
"Karena itu, agar partai tetap utuh, lebih baik damai saja, bukan perpecahan. kirim masing-masing atau beberapa orang delegasi mewakili dua kelompok, menjadi pengurus inti dari golkar. Baik dari versi ARB (Aburizal Bakrie) maupun Agung.
Lebih lanjut Ray mengungkapkan, kedua pihak tidak harus terus beradu 'otot'. Karena dari konflik tersebut jelas yang dirugikan Golkar sendiri. Sedangkan waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin dekat.
"Tidak perlu ngotot-ngototan, karena yang rugi golkar sendiri. Karena golkar bisa tidak siap nanti menghadapi pilkada. Atau nanti bisa bersaing lagi di Munas (Golkar) selanjutnya," pungkasnya.
Menanggapo polemik Golkar yang tak berkesudahan, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengimbau agar kedua kubu islah atau berdamai.
"Itu banyak partai-partai yang sah secara hukum tapi tidak ada pengakuan politiknya, dengan sendirinya bubar. Kecuali (organisasi) bisnis, ya butuh pengakuan hukum," kata Ray Rangkuti saat dihubungi Sindonews, Rabu 11 Oktober 2015 malam.
"Karena itu, agar partai tetap utuh, lebih baik damai saja, bukan perpecahan. kirim masing-masing atau beberapa orang delegasi mewakili dua kelompok, menjadi pengurus inti dari golkar. Baik dari versi ARB (Aburizal Bakrie) maupun Agung.
Lebih lanjut Ray mengungkapkan, kedua pihak tidak harus terus beradu 'otot'. Karena dari konflik tersebut jelas yang dirugikan Golkar sendiri. Sedangkan waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin dekat.
"Tidak perlu ngotot-ngototan, karena yang rugi golkar sendiri. Karena golkar bisa tidak siap nanti menghadapi pilkada. Atau nanti bisa bersaing lagi di Munas (Golkar) selanjutnya," pungkasnya.
(maf)
