Pengadaan Bus Harus Diaudit

JAKARTA - Semua bus Transjakarta merek Zhong Tong sebanyak 30 unit yang pengadaannya dilakukan 2013 mulai kemarin tidak beroperasi. Perusahaan Zhong Tong diminta untuk mengaudit kembali bus-bus tersebut.

Pemberhentian sementara ini sebagai tindak lanjut kebakaran bus Transjakarta TJ-108, Minggu (8/3). Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, penghentian armada Zhong Tong merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan. Namun, dengan hanya menarik 30 bus asal China tersebut bukan berarti Transjakarta aman dari kebakaran.

Dia pun berharap PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengaudit semua armada, khususnya yang masuk dalam pengadaan 2013. ”Bus itu kan satu paket dengan bus berkarat yang seharusnya menjadi barang bukti. Kejagung harus menuntaskan dulu kasusnya,” tegasnya, kemarin. Ke depan Azas berharap PT Transjakarta tidak perlu lagi membeli bus untuk menambah armada.

Dia mengusulkan, lebih baik PT Transjakarta menyewa bus milik pabrikan seperti yang dilakukan di Jerman. ”Jadi, rekanan yang disewa tidak mungkin memberikan bus yang jelek. Biaya lebih murah dan perawatan menjadi jaminan mereka, tidak perlu pul lagi,” ujarnya. Desakan audit armada Transjakarta juga diungkapkan Direktur Centre for Budget Analysis Ucok Sky Khadafi.

Menurutnya, PT Transjakarta harus benar-benar mengaudit satu per satu bus yang telah dioperasikan berbarengan dengan paket bus berkarat 2013. Selain merugikan keuangan negara, operasional bus tersebut mengancam keselamatan penumpang. ”Itu kan jumlahnya ratusan yang lolos dan beroperasi di luar bus berkarat.

Audit kembali satu per satu, jangan-jangan komponennya sama seperti kasus bus berkarat yang isinya oplosan,” ujarnya. Keraguan Ucok terkait pengoperasionalan bus tersebut juga didasari lambatnya penyelidikan kasus pengadaan bus berkarat 2013 senilai Rp1,5 triliun.

Menurutnya, kasus ini jalan di tempat dan terputus pada penetapan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Udar Pristono sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat gubernur DKI Jakarta, sebagai penanggung jawab pengadaan bus dan kerap disebut Pristono mengetahui proyek ini belum juga dipanggil.

”Kejagung harus menuntaskan kasus ini agar bus Transjakarta lainnya memiliki jaminan beroperasi dengan aman. Tidak ada orang suci, panggil penanggung jawabnya, yaitu gubernur saat itu,” tegasnya. Diketahui sebelumnya, bus Transjakarta gandeng koridor IX (Pinang Ranti–Pluit) terbakar di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (8/3) sekitar pukul 07.15 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun penumpang sempat panik dan harus dievakuasi. Saat kejadian, bus merek Zhing Tong yang berkapasitas 160 penumpang tersebut tidak terlalu penuh penumpang. Insiden tersebut sempat membuat lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tersendat. Berdasarkan informasi, sebelum terbakar bus sempat mengeluarkan suara ledakan.

Direktur PT Transjakarta Antonius Kosasih mengatakan, selain akibat kebakaran, Minggu (8/3), penghentian sementara karena PT Damri, yang mengoperasikan bus Zhong Tong sempat dua kali mengalami hal serupa di bagian mesin yang sama. Berdasarkan pemeriksaan sementara, penyebab kebakaran akibat salah satu bagian turbonya overheating.

”Kami tidak mau kejadian itu terulang lagi,” kata Kosasih di Balai Kota kemarin. Kosasih mengakui, akibat pemberhentian 30 bus tersebut pelayanan busway, khususnya di koridor VIII (Pinang Ranti-Pluit) terganggu. Namun, pihaknya berupaya mengoperasikan bus angkutan malam hari (Amari) sebagai pengganti. Hanya, lanjut Kosasih, Amari merupakan bus rekondisiyangrencananya dioperasikan pada malam hari.

”Kami akan operasikan AmarisampaiperusahaanZhong Tong memberikan surat tertulis dari mereka bahwa mobilnya layak untuk operasi dan mereka bersedia menanggung risiko,” jelasnya. Lebih lanjut Kosasih menegaskan, terbakarnya bus Transjakarta lantaran kelemahan komponen mesin yang jelas tidak bisa disentuh mekanik Transjakarta, mengingat bagian mesin masih dalam garansi Zhong Tong.

”Jadi seharusnya bagian mesin aman dan tidak terjadi apa-apa. Untuk cek, kami nggak berani karena kalau kita yang bongkar garansinya hilang,” tegasnya. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyesalkan peristiwa terbakarnya bus Transjakarta kembali terjadi. Padahal, pengelolaan transportasi massal tersebut sudah berada di bawah badan usaha milik daerah yang sudah seharusnya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Dia juga meminta PT Transjakarta mengecek kembali semua armada, baik bus yang diadakan pada 2013 maupun yang akan datang. Termasuk juga peralatan untuk konversi ke bahan bakar gas (BBG) nya serta kelengkapan alat pemadam kebakaran sebagai awal penanganan. ”Ini sangat membahayakan dan membuat resah pengguna.

PT Transjakarta harus mengusut penyebabnya dengan segera dan menjamin tidak mengulangi kejadian seperti ini. Fokus melayani transportasi publik yang memadai, nyaman, dan aman,” jelasnya. Politikus PDIP ini menuturkan, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran terakhir bagi PT Transjakarta dalam meningkatkan pelayanan transportasi.

Jika kejadian serupa terulang, tujuan mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan angkutan umum tidak akan terwujud. ”Jadikan setiap masalah menjadi pelajaran. Baik itu pengadaan, operasional maupun pengawasannya,” tandasnya. Direktur Institut Transportasi Dharmaningtyas mengatakan, peristiwa ini jelas menjadi ancamanbagi para penggunanya.

Dia mendesak PT Transjakarta membuka terang-terangan apa masalah dan bagaimana perawatan berkalanya. Kendati demikian, Dharmaningtyas mengakui tidak semua pengadaan bus pada 2013 bermasalah. Terpenting, PT Transjakarta lebih memperketat standar pelayanan minimum, khususnya bagian pemeliharaan.

”Tidak semuanya bermasalah. Apalagi perusahaan Zhong Tong masih bertanggung jawab. Jadi tidak apa-apa selama pemeliharaan sesuai teknisnya, operasikan saja,” ujarnya.

Bima setiyadi