Hillary Minta E-mail Pribadinya Dibeberkan
Hillary Minta E-mail Pribadinya Dibeberkan
A
A
A
WASHINGTON - Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton meminta Departemen Luar Negeri untuk membuka email pribadinya. Penegasan bakal calon presiden AS dari Partai Demokrat itu setelah kubu Partai Republik menuding Hillary mempergunakan e-mail pribadi untuk urusan kerja.
“Saya ingin publik melihat email saya. Saya minta Departemen Luar Negeri untuk membeberkan e-mail itu. Mereka akan mengkaji e-mail untuk dirilis secepatnya,” kata Hillary pada Rabu (4/3) malam waktu setempat, dilansir AFP. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Marie Harf mengungkapkan, pihaknya akan mengkaji perilisan e-mail itu dalam proses normal.
Penggunaan e-mail pribadi untuk kepentingan resmi merupakan bentuk pelanggaran undang-undang federal AS. Saat menjabat menlu dari 2009 hingga 2013, Hillary tidak memiliki e-mail resmi, melainkan menggunakan e-mail pribadi untuk kepentingan jabatannya. Atas dasar itulah, Hillary harus tersandera “e-mailgate “ yang membelenggunya menjelang pemilu presiden AS pada 2016.
Sebelumnya anggota Kongres Partai Republik Trey Gowdy mengatakan, Hillary diberi waktu dua minggu untuk menyerahkan semua e-mailnya sebelum surat penyelidikan dikeluarkan. “Sekarang kita harus pergi ke sumbernya, yang dalam hal ini adalah Hillary,” kata Gowdy yang menjabat komite penyelidikan kasus Hillary.
Bukan hanya diserang dalam kasus e-mail, Partai Republik juga mengusut ketidakmampuan Hillary saat terjadi serangan terhadap Konsulat Jenderal AS di Benghazi, Libya, pada 2012. Para politisi Partai Republik berpendapat Hillary tidak bertindak untuk mencegah serangan yang menewaskan Duta Besar Chris Stevens dan tiga orang lainnya.
Kemudian, bulan lalu Hillary juga dikritik karena Yayasan Clinton yang dikelola keluarganya menerima dana dari pemerintah asing. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Elijah Cummings mengungkapkan, tindakan Partai Republik untuk membentuk Komite Benghazi dan email pribadi merupakan bentuk serangan terhadap Hillary.
Sedangkan beberapa bakal calon presiden dari Partai Republik seperti Jeb Bush telah memanfaatkan skandal itu untuk menyerang Hillary. Kemudian, mantan Gubernur Texas Rick Perry yang tertarik mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden dari Partai Republik juga ikut berbicara tentang “e-mailgate“. “Ini pola yang tidak transparan,” kritik Perry kepada Fox News.
Andika hendra m
“Saya ingin publik melihat email saya. Saya minta Departemen Luar Negeri untuk membeberkan e-mail itu. Mereka akan mengkaji e-mail untuk dirilis secepatnya,” kata Hillary pada Rabu (4/3) malam waktu setempat, dilansir AFP. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Marie Harf mengungkapkan, pihaknya akan mengkaji perilisan e-mail itu dalam proses normal.
Penggunaan e-mail pribadi untuk kepentingan resmi merupakan bentuk pelanggaran undang-undang federal AS. Saat menjabat menlu dari 2009 hingga 2013, Hillary tidak memiliki e-mail resmi, melainkan menggunakan e-mail pribadi untuk kepentingan jabatannya. Atas dasar itulah, Hillary harus tersandera “e-mailgate “ yang membelenggunya menjelang pemilu presiden AS pada 2016.
Sebelumnya anggota Kongres Partai Republik Trey Gowdy mengatakan, Hillary diberi waktu dua minggu untuk menyerahkan semua e-mailnya sebelum surat penyelidikan dikeluarkan. “Sekarang kita harus pergi ke sumbernya, yang dalam hal ini adalah Hillary,” kata Gowdy yang menjabat komite penyelidikan kasus Hillary.
Bukan hanya diserang dalam kasus e-mail, Partai Republik juga mengusut ketidakmampuan Hillary saat terjadi serangan terhadap Konsulat Jenderal AS di Benghazi, Libya, pada 2012. Para politisi Partai Republik berpendapat Hillary tidak bertindak untuk mencegah serangan yang menewaskan Duta Besar Chris Stevens dan tiga orang lainnya.
Kemudian, bulan lalu Hillary juga dikritik karena Yayasan Clinton yang dikelola keluarganya menerima dana dari pemerintah asing. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Elijah Cummings mengungkapkan, tindakan Partai Republik untuk membentuk Komite Benghazi dan email pribadi merupakan bentuk serangan terhadap Hillary.
Sedangkan beberapa bakal calon presiden dari Partai Republik seperti Jeb Bush telah memanfaatkan skandal itu untuk menyerang Hillary. Kemudian, mantan Gubernur Texas Rick Perry yang tertarik mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden dari Partai Republik juga ikut berbicara tentang “e-mailgate“. “Ini pola yang tidak transparan,” kritik Perry kepada Fox News.
Andika hendra m
(bbg)
Explore More