Pengadilan Solusi Terbaik Tuntaskan Dualisme Golkar
Rabu, 04 Maret 2015 - 13:59 WIB
Pengadilan Solusi Terbaik Tuntaskan Dualisme Golkar
A
A
A
JAKARTA - Penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar akhirnya dikembalikan lagi ke pengadilan. Pasalnya, sikap empat hakim Mahkamah Partai Golkar terbelah. Dua hakim memenangkan kubu Agung Alksono. Sementara dua lainnya memilih abstain.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar produk Munas Bali, Ahmadi Noor Supit mengatakan, upaya membawa kembali persoalan Partai Golkar ke pengadilan adalah usaha mencari solusi terbaik bagi partai berlambang beringin tersebut.
"Kita kan mencari solusi yang terbaik, yang diputuskan kita akan mengkuti," kata Ahmadi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Terkait jalannya sidang putusan Mahkamah Partai Goklkar yang berakhir seri, Ahmadi mengatakan, dirinya mengaku belum mempelajarinya lebih jauh.
Namun, ia memastikan, pihaknya serta jajaran pengurus dari pusat hingga daerah akan mengikuti hasil sidang Mahkamah Partai jika putusannya jelas dan mengakomodir kehendak kedua belah pihak.
"Asal putusannya jelas dan kemudian diamanahkan harus mengakomidir semua pihak, saya kira konsekuensinya mau melihat Golkar baik, ya harus mau (menerima)," kata Ahmadi.
"Tapi sekali lagi selama belum jelas keputsannya seperti apa, penerjemahan masing-masing pihak, itu belum bisa kita berikan saran seperti apa," tandasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar produk Munas Bali, Ahmadi Noor Supit mengatakan, upaya membawa kembali persoalan Partai Golkar ke pengadilan adalah usaha mencari solusi terbaik bagi partai berlambang beringin tersebut.
"Kita kan mencari solusi yang terbaik, yang diputuskan kita akan mengkuti," kata Ahmadi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/2015).
Terkait jalannya sidang putusan Mahkamah Partai Goklkar yang berakhir seri, Ahmadi mengatakan, dirinya mengaku belum mempelajarinya lebih jauh.
Namun, ia memastikan, pihaknya serta jajaran pengurus dari pusat hingga daerah akan mengikuti hasil sidang Mahkamah Partai jika putusannya jelas dan mengakomodir kehendak kedua belah pihak.
"Asal putusannya jelas dan kemudian diamanahkan harus mengakomidir semua pihak, saya kira konsekuensinya mau melihat Golkar baik, ya harus mau (menerima)," kata Ahmadi.
"Tapi sekali lagi selama belum jelas keputsannya seperti apa, penerjemahan masing-masing pihak, itu belum bisa kita berikan saran seperti apa," tandasnya.
(hyk)
