Bangunan di Waduk Pluit Terus Ditertibkan
Selasa, 24 Februari 2015 - 10:59 WIB
Bangunan di Waduk Pluit Terus Ditertibkan
A
A
A
JAKARTA - Sedikitnya 40 bangunan di sisi timur Wadul Pluit dirobohkan kemarin. Sebanyak 80 bangunan lain direncanakan dirobohkan hingga akhir Februari ini.
Awal Maret proyek normalisasi akan dilakukan di sisi timur waduk. Total hingga saat ini sedikitnya 1.920 bangunan sudah dirobohkan untuk proyek normalisasi Waduk Pluit. Meski demikian, ketersediaan unit rusun di Muara Baru kembali menjadi masalah. Saat ini rusun yang tersedia hanya mencakup 1.200 unit yang terdiri atas empat blok.
Camat Penjaringan, Jakarta Utara, Yani Wahyu Purwoko menerangkan, pihaknya menargetkan hingga akhir Februari sebanyak 2.000 bangunan dirobohkan. Setelah itu pihaknya kembali melakukan pembongkaran 5.000 bangunan yang terbagi dalam tiga tahap.
Tahap pertama 2.000 bangunan pada Maret-September, 2.000 bangunan Oktober- Desember, dan terakhir 1.000 bangunan Januari-Maret 2016. “Artinya tahun depan pembongkaran telah selesai sesuai jadwal kami,” sebutnya.
Yani mengakui gencarnya pembongkaran bangunan tidak sejalan dengan kesediaan rusun. Hingga bulan ini pihaknya masih membutuhkan ratusan unit rusun untuk merelokasi warga yang terkena pembongkaran. “Solusinya kami merelokasi warga tidak hanya di rusun Muara Baru, namun juga ke Cilincing, Tambun, dan Marunda,” ungkapnya.
Meski demikian, Yani mengaku sadar proses pemindahan itu tidak akan berjalan baik. Sejumlah warga tidak mau dipindahkan ke rusun yang jauh dari bekas kampung halamannya. “Karena itu, kami masukkan warga untuk jadi daftar tunggu,” katanya.
Ketua Koordinator Normalisasi Waduk Se-DKI Jakarta Heriyanto mengatakan, sambil menunggu pembongkaran selesai, pihaknya melakukan pengerukan demi memperdalam waduk.
“Idealnya kedalaman waduk mencapai 7 meter,” ujarnya. Heriyanto mengaku ada sekitar 6,3 hektare lahan untuk membangun 20 tower Rusun Muara Baru yang mampu menampung 5.000 warga. “Kami juga ada 2 hektare lagi di sisi utara untuk rusun,” sebutnya.
Di bagian lain, puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) diJalan Subur Baru Raya, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ditertibkan kemarin. Penertiban dilakukan para PKL dibantu petugas Satpol PP. Penertiban dilakukan karena lapak berada diatas Kali Subur, samping Jalan Subur Baru Raya sehingga membuat aliran kali selebar 5 meter tersebut tersendat.
Camat Gambir Fauzi mengatakan, Jalan Subur Baru Raya memang harus ditertibkan. Para PKL yang membangun bangunan semipermanen di area tersebut semakin membuat jalanan padat. “Rata-rata sudah membongkar sendiri bangunannya. Kami hanya membantu sebagian ,” ucap Fauzi.
Setelah penertiban selesai, jalan sepanjang 1,2 km tersebut dilebarkan. “Lebar Jalan Subur Baru Raya saat ini 4meter dan rencananya diperlebar 3 meter lagi sehingga menjadi 7 meter. Nanti dijadikan jalan inspeksi,” sebutnya.
Fauzi menuturkan, pihaknya tidak merelokasi para pedagang karena mereka melanggar Perda 8/ 2007 tentang Ketertiban Umum sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan relokasi atau ganti rugi. “Sebagian besar pedagang kayu bekas sehingga tidak mungkin direlokasi. Mereka kami sarankan pulang ke kampung halaman atau cari lokasi secara mandiri,” ucapnya.
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penertiban di wilayah bantaran sungai. Kawasan lain yang akan ditertibkan yakni Petamburan, Tanah Abang.
Di sisi kanan maupun kiri Kanal Banjir Barat (KBB) penuh dengan bangunan. Selain permukiman, kawasan tersebut juga dijadikan tempat usaha. “Pengadaan jalan inspeksi cukup mendesak,” ujarnya.
Yan yusuf/Ridwansyah
Awal Maret proyek normalisasi akan dilakukan di sisi timur waduk. Total hingga saat ini sedikitnya 1.920 bangunan sudah dirobohkan untuk proyek normalisasi Waduk Pluit. Meski demikian, ketersediaan unit rusun di Muara Baru kembali menjadi masalah. Saat ini rusun yang tersedia hanya mencakup 1.200 unit yang terdiri atas empat blok.
Camat Penjaringan, Jakarta Utara, Yani Wahyu Purwoko menerangkan, pihaknya menargetkan hingga akhir Februari sebanyak 2.000 bangunan dirobohkan. Setelah itu pihaknya kembali melakukan pembongkaran 5.000 bangunan yang terbagi dalam tiga tahap.
Tahap pertama 2.000 bangunan pada Maret-September, 2.000 bangunan Oktober- Desember, dan terakhir 1.000 bangunan Januari-Maret 2016. “Artinya tahun depan pembongkaran telah selesai sesuai jadwal kami,” sebutnya.
Yani mengakui gencarnya pembongkaran bangunan tidak sejalan dengan kesediaan rusun. Hingga bulan ini pihaknya masih membutuhkan ratusan unit rusun untuk merelokasi warga yang terkena pembongkaran. “Solusinya kami merelokasi warga tidak hanya di rusun Muara Baru, namun juga ke Cilincing, Tambun, dan Marunda,” ungkapnya.
Meski demikian, Yani mengaku sadar proses pemindahan itu tidak akan berjalan baik. Sejumlah warga tidak mau dipindahkan ke rusun yang jauh dari bekas kampung halamannya. “Karena itu, kami masukkan warga untuk jadi daftar tunggu,” katanya.
Ketua Koordinator Normalisasi Waduk Se-DKI Jakarta Heriyanto mengatakan, sambil menunggu pembongkaran selesai, pihaknya melakukan pengerukan demi memperdalam waduk.
“Idealnya kedalaman waduk mencapai 7 meter,” ujarnya. Heriyanto mengaku ada sekitar 6,3 hektare lahan untuk membangun 20 tower Rusun Muara Baru yang mampu menampung 5.000 warga. “Kami juga ada 2 hektare lagi di sisi utara untuk rusun,” sebutnya.
Di bagian lain, puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) diJalan Subur Baru Raya, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ditertibkan kemarin. Penertiban dilakukan para PKL dibantu petugas Satpol PP. Penertiban dilakukan karena lapak berada diatas Kali Subur, samping Jalan Subur Baru Raya sehingga membuat aliran kali selebar 5 meter tersebut tersendat.
Camat Gambir Fauzi mengatakan, Jalan Subur Baru Raya memang harus ditertibkan. Para PKL yang membangun bangunan semipermanen di area tersebut semakin membuat jalanan padat. “Rata-rata sudah membongkar sendiri bangunannya. Kami hanya membantu sebagian ,” ucap Fauzi.
Setelah penertiban selesai, jalan sepanjang 1,2 km tersebut dilebarkan. “Lebar Jalan Subur Baru Raya saat ini 4meter dan rencananya diperlebar 3 meter lagi sehingga menjadi 7 meter. Nanti dijadikan jalan inspeksi,” sebutnya.
Fauzi menuturkan, pihaknya tidak merelokasi para pedagang karena mereka melanggar Perda 8/ 2007 tentang Ketertiban Umum sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan relokasi atau ganti rugi. “Sebagian besar pedagang kayu bekas sehingga tidak mungkin direlokasi. Mereka kami sarankan pulang ke kampung halaman atau cari lokasi secara mandiri,” ucapnya.
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penertiban di wilayah bantaran sungai. Kawasan lain yang akan ditertibkan yakni Petamburan, Tanah Abang.
Di sisi kanan maupun kiri Kanal Banjir Barat (KBB) penuh dengan bangunan. Selain permukiman, kawasan tersebut juga dijadikan tempat usaha. “Pengadaan jalan inspeksi cukup mendesak,” ujarnya.
Yan yusuf/Ridwansyah
(ftr)
