Yingluck Hadapi Dakwaan Korupsi

BANGKOK - Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra secara resmi didakwa atas kasus korupsi subsidi beras kemarin. Mahkamah Agung (MA) Thailand akan memutuskan penetapan dakwaan itu pada 19 Maret mendatang.

”Hari ini (kemarin) kami mendakwa mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra karena ceroboh saat bertugas,” kata Chutichai Sakhakorn, direktur jenderal (dirjen) Jaksa Agung Thailand, dikutip AFP. Yingluck tidak hadir saat dakwaan itu dibacakan di MA Bangkok. Menurut Norrawit Lalaeng, pemimpin tim pengacara Yingluck, politisi wanita dari Partai Pheu Thai itu tidak perlu menunjukkan kehadirannya di depan pengadilan.

Pasalnya, dia baru disebut sebagai tersangka dalam gugatan kriminal. Meski demikian, ruang gerak Yinglucksudahdibatasi. Diatidak boleh pergi ke luar negeri sampai dakwaan ini selesai. Pembatasan ini juga ditegaskan pemimpin Thailand Prayut Chan-ocha. Dia memintaYinglucktetapberada di Thailand. ”Dia harus berada di dalam negeri untuk menghadapi pengadilan. Benar atau salah, dia harusbertarungdisana,” ujarnya, dikutip Bangkok Post.

Menurut Norrawit, Yingluck mematuhi imbauan itu dan berkooperasi dengan otoritas terkait. Dia tidak ada rencana meninggalkan Thailand. ”Dia akan tetap berada di Thailand dan mengikuti proses pengadilan,” ujarnya. Apalagi, keputusan MA mengenai penerimaan dakwaan Yingluck akan keluar sekitar 17 hari lagi.

Diberitakan sebelumnya, Yingluck sudah berulang kali membela kebijakannya terkait skema subsidi beras. Dia mengatakan subsidi itu penting untuk menopang ekonomi para petani miskin di wilayah utara. Namun, keputusannya melipatgandakan harga beli beras dari petani lokal di saat harga beras dunia rendah menuai protes dari beberapa pihak. Kasus Yingluck bahkan merambat sampai ke Kementerian Keuangan.

Pada Rabu (18/2), Menteri Keuangan Sommai Phasee mengaku menerima surat dari Komisi Antikorupsi (NACC). NACC meminta mendakwa Yingluck. ”Kami melihat dampak kebijakan Yingluck terhadap negara dan siap beraksi,” pungkasnya. Artinya, pemerintah sedang berniat mengajukan gugatan perdata terhadap Yingluck. Maklum, atas kebijakannya yang kontroversial terkait subsidi skema beras, negara telah menelan kerugian USD18 miliar (sekitar Rp231,4 triliun).

Pada 7 dan 8 Mei tahun lalu, Yingluck digulingkan dari kekuasaannya dan mulai diperiksa dan diawasi NACC. Namun, para ahli politik melihat pendakwaan ini sebagai upaya terbaru yang dilakukan elite negara untuk memberangus pengaruh politik Shinawatra. Pendukung Shinawatra memang cukup banyak di berbagai kalangan, termasuk di kalangan bawah. Mereka boleh dibilang tak terkalahkan dalam beragam pemilu selama 13 tahun.

Pemimpin kelompok Kaos-Merah, Nuttawut Saikuar, mengatakan, gugatan perdata yang diajukan terhadap Yingluck murni sebuah pencemaran nama baik. ”Ini bukan sistem pengadilan yang normal, tapi sebuah perburuan yang sudah dilakukan selama berabad-abad. Masa depan Yingluck sedang terancam,” tuturnya, dilansir Bangkok Post.

Senada dengan Nuttawut, mantan Menteri Keuangan Kittiratt Na-Ranong juga mengatakan bahwa gugatan perdata terhadap Yingluck tidak benar dan tidak adil. ”Skema subsidi beras yang dikeluarkannya juga berdampak positif terhadap ekonomi makro negara. Skema itu membawa keuntungan ekonomi senilai 2,7% dari produk domestik bruto (GDP) pada 2011-2012,” pungkasnya.

Meski krisis politik sudah mulai mereda, situasi di jajaran atas Thailand tetap memanas. Gesekan antara keluarga Shinawatra dan pihak militer terus terjadi. Maklum, keluarga Shinawatra selalu mendominasi pemilu sejak 2001. Dugaan ini muncul setelah Thailand yang sedang berada dalam status darurat militer, ingin mengembalikan pemerintahan demokratis pada 2016. Faktanya, Yingluck berpotensi mendapatkan vonis hukuman penjara selama satu dekade.

Dia akan semakin jauh dari dunia politik. Saat ini Thailand telah dikuasai para pejabat senior militer setelah kudeta pada 22 Mei 2014. Salah satunya Jenderal Prayuth Chanocha yang kini menjadi orang nomor satu di Thailand.

Muh shamil