Pencalonan di Pilkada Tunggu Hasil PTUN
Pencalonan di Pilkada Tunggu Hasil PTUN
A
A
A
JAKARTA - Konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemungkinan akan menjalar ke pencalonan di pilkada. Kubu PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Ketua Umum DPP Romahurmuziy (Romi) mengklaim berhak mengusung calon di pilkada serentak pada Desember 2015.
Pencalonan di pilkada ini termasuk yang dirumuskan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Jakarta yang berakhir kemarin. Namun kepengurusan DPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan Ketua Umum DPP Djan Faridz menilai langkah kubu Romi tersebut tidak berdasar. Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Fernita Darwis mengatakan, tidak dibenarkan kubu Romi mengambil langkah sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan.
Pihaknya tetap mengacu pada putusan sela PTUN yang menganulir penetapan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang sebelumnya mengakui kepengurusan Romi. ”Sayajugatidakmengertiapa alasan kubu Romi memutuskan pencalonan di pilkada. Kami tetap menunggu hasil putusan final PTUN,” ujarnya kemarin.
Fernita menolak berkomentar lebih jauh mengenai langkah politik apa pun yang diambil kubu Romi dan memilih menunggu keluarnya putusan PTUN. Sambil menunggu putusan tersebut, pihaknya juga terus melakukan upayaupaya islah untuk mempersatukan kembali seluruh kader partai berlambang Kakbah ini.
Pihaknya akan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh internal dan eksternal partai untuk diminta memfasilitasi penyatuan kembali PPP. Salah satu tokoh yang sudah ditemui adalah Hamzah Haz, mantan Ketua Umum DPP PPP yang juga mantan Wakil Presiden RI. Di lain pihak, Ketua Steering Committee (SC) Mukernas I PPP kubu Romi, Isa Muhsin, menjelaskan, salah satu hasil mukernas adalah persiapan menghadapi pilkada serentak.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak seluruh komponen PPP untuk bersama-sama mempersatukan dan memajukan bangsa dengan tidak lagi melihat ke belakang, tetapi menatap masa depan. ”Namanya saja sudah persatuan, jadi saya berharap agar PPP ingin memajukan bangsa,” kata JK saat menutup Mukernas I PPP kubu Romi di Jakarta kemarin.
Imas damayanti/Okezone/Ant
Pencalonan di pilkada ini termasuk yang dirumuskan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Jakarta yang berakhir kemarin. Namun kepengurusan DPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan Ketua Umum DPP Djan Faridz menilai langkah kubu Romi tersebut tidak berdasar. Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Fernita Darwis mengatakan, tidak dibenarkan kubu Romi mengambil langkah sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan.
Pihaknya tetap mengacu pada putusan sela PTUN yang menganulir penetapan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang sebelumnya mengakui kepengurusan Romi. ”Sayajugatidakmengertiapa alasan kubu Romi memutuskan pencalonan di pilkada. Kami tetap menunggu hasil putusan final PTUN,” ujarnya kemarin.
Fernita menolak berkomentar lebih jauh mengenai langkah politik apa pun yang diambil kubu Romi dan memilih menunggu keluarnya putusan PTUN. Sambil menunggu putusan tersebut, pihaknya juga terus melakukan upayaupaya islah untuk mempersatukan kembali seluruh kader partai berlambang Kakbah ini.
Pihaknya akan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh internal dan eksternal partai untuk diminta memfasilitasi penyatuan kembali PPP. Salah satu tokoh yang sudah ditemui adalah Hamzah Haz, mantan Ketua Umum DPP PPP yang juga mantan Wakil Presiden RI. Di lain pihak, Ketua Steering Committee (SC) Mukernas I PPP kubu Romi, Isa Muhsin, menjelaskan, salah satu hasil mukernas adalah persiapan menghadapi pilkada serentak.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak seluruh komponen PPP untuk bersama-sama mempersatukan dan memajukan bangsa dengan tidak lagi melihat ke belakang, tetapi menatap masa depan. ”Namanya saja sudah persatuan, jadi saya berharap agar PPP ingin memajukan bangsa,” kata JK saat menutup Mukernas I PPP kubu Romi di Jakarta kemarin.
Imas damayanti/Okezone/Ant
(bbg)
Explore More