Dorong Parlemen Modern, DPR Bentuk Tim Reformasi
Jum'at, 20 Februari 2015 - 10:12 WIB
Dorong Parlemen Modern, DPR Bentuk Tim Reformasi
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR berkomitmen mewujudkan parlemen modern dengan terus mendorong transformasi dan reformasi kelembagaan. Salah satu tolok ukur parlemen modern ini adalah adanya transparansi informasi dan pola komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, saat ini DPR sudah membentuk dua tim, yakni Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR serta Tim Implementasi Reformasi DPR. Novanto menjelaskan, reformasi parlemen ini didasarkan pada tiga prinsip, yakni terwujudnya transparansi, penggunaan teknologi informasi, serta menjadi representasi rakyat.
Untuk itu, dalam upaya meningkatkan transparansi mengenai kegiatan DPR ke masyarakat, pihaknya terus memperbaiki sistem komunikasi melalui penggunaan teknologi informasi. Dengan begitu, masyarakat diharapkan akan dengan mudah mengakses informasi mengenai kegiatan maupun keputusan yang diambil parlemen.
Selain itu, untuk memperluas penyebaran informasi mengenai kegiatan DPR, pimpinan juga telah melakukan komunikasi langsung dengan pimpinan media massa. DPR berharap ada kesamaan persepsi antara parlemen dengan media terkait informasi yang penting diketahui masyarakat.
”Kita menghindari jangan sampai terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat,” ujar politikus Partai Golkar ini pada pidato penutup masa sidang kedua DPR periode 2014- 2019 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono mengatakan, visimisi DPR periode 2014-2019 adalah mewujudkan parlemen yang terbuka dan transparan.
Ke depan, DPR juga berkeinginan untuk bisa menjadi rumah rakyat yang menampung semua aspirasi yang disampaikan kepada wakil-wakilnya di parlemen. ”Untuk itu, dibutuhkan kesiapan termasuk prasarana penunjang dengan meningkatkan dan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang,” kata Roem kemarin.
Menurut dia, dengan semangat transparansi, DPR ke depan akan menjadi lebih terbuka sehingga seluruh persoalan negara yang diputuskan parlemen segera bisa diakses masyarakat dan para pengambil kebijakan melalui teknologi informasi. ”Semua produk DPR bisa diakses sesegera mungkin,” jelasnya.
Kiswondari
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, saat ini DPR sudah membentuk dua tim, yakni Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR serta Tim Implementasi Reformasi DPR. Novanto menjelaskan, reformasi parlemen ini didasarkan pada tiga prinsip, yakni terwujudnya transparansi, penggunaan teknologi informasi, serta menjadi representasi rakyat.
Untuk itu, dalam upaya meningkatkan transparansi mengenai kegiatan DPR ke masyarakat, pihaknya terus memperbaiki sistem komunikasi melalui penggunaan teknologi informasi. Dengan begitu, masyarakat diharapkan akan dengan mudah mengakses informasi mengenai kegiatan maupun keputusan yang diambil parlemen.
Selain itu, untuk memperluas penyebaran informasi mengenai kegiatan DPR, pimpinan juga telah melakukan komunikasi langsung dengan pimpinan media massa. DPR berharap ada kesamaan persepsi antara parlemen dengan media terkait informasi yang penting diketahui masyarakat.
”Kita menghindari jangan sampai terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat,” ujar politikus Partai Golkar ini pada pidato penutup masa sidang kedua DPR periode 2014- 2019 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono mengatakan, visimisi DPR periode 2014-2019 adalah mewujudkan parlemen yang terbuka dan transparan.
Ke depan, DPR juga berkeinginan untuk bisa menjadi rumah rakyat yang menampung semua aspirasi yang disampaikan kepada wakil-wakilnya di parlemen. ”Untuk itu, dibutuhkan kesiapan termasuk prasarana penunjang dengan meningkatkan dan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang,” kata Roem kemarin.
Menurut dia, dengan semangat transparansi, DPR ke depan akan menjadi lebih terbuka sehingga seluruh persoalan negara yang diputuskan parlemen segera bisa diakses masyarakat dan para pengambil kebijakan melalui teknologi informasi. ”Semua produk DPR bisa diakses sesegera mungkin,” jelasnya.
Kiswondari
(bbg)
