Tak Lantik BG, Wibawa & Konsistensi Jokowi Dipertanyakan
Kamis, 19 Februari 2015 - 07:02 WIB
Tak Lantik BG, Wibawa & Konsistensi Jokowi Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri terus mendapat kritikan. Sikap konsistensi Jokowi pun dipertanyakan atas keputusannya.
"Langkah yang dilakukan Jokowi tersebut dapat berakibat pada wibawa dan konsistensi kenegarawanan presiden akan dipertanyakan," ujar Anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsyi melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu 18 Februari 2015.
Konsistensi Jokowi dipertanyakan lantaran nama BG diajukan oleh dirinya sendiri untuk menjadi calon Kapolri, sebelum pada akhirnya disetujui DPR melalui rapat paripurna.
"Bahkan presiden hanya mengusulkan calon tunggal, ini menunjukkan presiden sangat percaya diri dengan kualifikasi calon yang diajukannya ke DPR," terangnya.
Aboe mengatakan, secara yuridis formal, sebenarnya presiden memiliki kewajiban untuk melantik calon tersebut setelah disetujui oleh DPR.
Bila kemarin pelantikan sempat ditunda presiden dengan alasan status tersangka untuk BG, maka alasan tersebut saat ini telah hilang lantaran pengadilan telah membatalkan status tersangka itu.
"Maka seharusnya dilakukan pelantikan, lantaran presiden sendiri yang menyatakan bahwa beliau tidak membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan, melainkan hanya menunda sampai proses ada kejelasan proses hukum," tegasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, apabila Jokowi mengangkat orang lain sebagai Kapolri, maka sikap tersebut tidak sesuai dengan pencalonan dan alasan penundaan pelantikan BG yang telah disampaikan kepada masyarakat.
"Bila sikap presiden kerap berubah begini, tentunya muruah kenegarawanannya akan hilang. Memimpin negara itu memerlukan konsistensi untuk menjaga muruah lembaga kepresidenan, berbeda dengan main monopoli yang bisa maju mundur sesuka hati," pungkasnya.
"Langkah yang dilakukan Jokowi tersebut dapat berakibat pada wibawa dan konsistensi kenegarawanan presiden akan dipertanyakan," ujar Anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsyi melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu 18 Februari 2015.
Konsistensi Jokowi dipertanyakan lantaran nama BG diajukan oleh dirinya sendiri untuk menjadi calon Kapolri, sebelum pada akhirnya disetujui DPR melalui rapat paripurna.
"Bahkan presiden hanya mengusulkan calon tunggal, ini menunjukkan presiden sangat percaya diri dengan kualifikasi calon yang diajukannya ke DPR," terangnya.
Aboe mengatakan, secara yuridis formal, sebenarnya presiden memiliki kewajiban untuk melantik calon tersebut setelah disetujui oleh DPR.
Bila kemarin pelantikan sempat ditunda presiden dengan alasan status tersangka untuk BG, maka alasan tersebut saat ini telah hilang lantaran pengadilan telah membatalkan status tersangka itu.
"Maka seharusnya dilakukan pelantikan, lantaran presiden sendiri yang menyatakan bahwa beliau tidak membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan, melainkan hanya menunda sampai proses ada kejelasan proses hukum," tegasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, apabila Jokowi mengangkat orang lain sebagai Kapolri, maka sikap tersebut tidak sesuai dengan pencalonan dan alasan penundaan pelantikan BG yang telah disampaikan kepada masyarakat.
"Bila sikap presiden kerap berubah begini, tentunya muruah kenegarawanannya akan hilang. Memimpin negara itu memerlukan konsistensi untuk menjaga muruah lembaga kepresidenan, berbeda dengan main monopoli yang bisa maju mundur sesuka hati," pungkasnya.
(maf)
