DPR Tunggu Janji Jokowi Lantik BG Setelah Praperadilan
DPR Tunggu Janji Jokowi Lantik BG Setelah Praperadilan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan kepastian mengenai pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, DPR menunggu janji Jokowi yang menyatakan akan mengambil keputusan setelah proses praperadilan selesai.
Menurut Agus, hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta ini saat rapat konsultasi dengan pemimpin DPR beberapa waktu lalu.
"Kita sekali lagi menunggu kebijakan keputusan Pak Jokowi ini sudah sesuai saat kami melaksanakan rapat konsultasi dengan Pak Jokowi di Istana bahwa beliau akan secepatnya mengambil keputusan," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan tidak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk tidak melantik Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu sebagai Kapolri.
Menurut Fadli, Jokowi harus segera melantik Budi guna menghindari dampak yang lebih luas atas polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
"Dalam polemik ini, dampaknya pasti akan luar biasa, presiden harus melantik," terangnya.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, DPR menunggu janji Jokowi yang menyatakan akan mengambil keputusan setelah proses praperadilan selesai.
Menurut Agus, hal itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta ini saat rapat konsultasi dengan pemimpin DPR beberapa waktu lalu.
"Kita sekali lagi menunggu kebijakan keputusan Pak Jokowi ini sudah sesuai saat kami melaksanakan rapat konsultasi dengan Pak Jokowi di Istana bahwa beliau akan secepatnya mengambil keputusan," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan tidak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk tidak melantik Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu sebagai Kapolri.
Menurut Fadli, Jokowi harus segera melantik Budi guna menghindari dampak yang lebih luas atas polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
"Dalam polemik ini, dampaknya pasti akan luar biasa, presiden harus melantik," terangnya.
(dam)
Explore More