Kemenangan Budi Gunawan Bisa Bikin Jokowi Linglung
Senin, 16 Februari 2015 - 14:21 WIB
Kemenangan Budi Gunawan Bisa Bikin Jokowi Linglung
A
A
A
JAKARTA - Kemenangan Komjen Pol Budi Gunawan di sidang Praperadilan diprediksi akan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) linglung. Jokowi akan dihadapkan kembali dengan situasi serba salah terkait tindak lanjut keputusan sidang Praperadilan yang memenangkan Komjen Pol Budi Gunawan.
Pengamat komunikasi politik dari PolcoMM Institute Heri Budianto memberikan pemaparannya. Menurutnya, Presiden Jokowi akan berada di posisi yang terjepit secara politik di antara pro dan kontra untuk melantik Budi Gunawan.
Jika Presiden melantik Budi Gunawan pasca keputusan praperadilan ini, maka publik yang propemberantasan korupsi dan yang selama ini berada di belakang KPK akan bersuara lantang mengkritik presiden Jokowi.
Kritik juga diprediksi bakal datang dari Tim 9 yang sudah memberikan rekomendasi kepada presiden. "Jika ini terjadi dan tidak dikelola secara baik maka akan membuat trust publik pada presiden berkurang," ujar Heri Budianto kepada Sindonews, Senin (16/2/2015).
Sebaliknya jika presiden tidak melantik maka beban politik presiden akan semakin berat. Karena Presiden akan berhadapan dengan dua kekuatan besar sekaligus. "KIH dan khususnya PDIP, akan murka jika Jokowi tidak melantik BG," kata Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini.
Karena tidak bisa disangkal bahwa PDIP menginginkan Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Seperti diketahui, PDIP rela menunggu sikap Presiden Jokowi sampai putusan praperadilan diputuskan. "Saya tidak bisa membayangkan jika presiden tidak melantik, apa sikap PDIP dan KIH," ucapnya
Sikap yang sama akan diperoleh Presiden Jokowi dari DPR. Ketua DPR bisa bersuara lantang jika presiden tak melantik BG. Sebab proses politik di DPR sudah berlangsung. "Secara politik presiden berada dalam suasana politik makin berat."
Oleh karena itu, Heri berpendapat sudah saatnya Presiden Jokowi bersikap dengan mempertimbangkan risiko politik paling sedikit. "Soal dilantik atau tidak kembali ini adalah keputusan makin berat bagi Jokowi."
Pengamat komunikasi politik dari PolcoMM Institute Heri Budianto memberikan pemaparannya. Menurutnya, Presiden Jokowi akan berada di posisi yang terjepit secara politik di antara pro dan kontra untuk melantik Budi Gunawan.
Jika Presiden melantik Budi Gunawan pasca keputusan praperadilan ini, maka publik yang propemberantasan korupsi dan yang selama ini berada di belakang KPK akan bersuara lantang mengkritik presiden Jokowi.
Kritik juga diprediksi bakal datang dari Tim 9 yang sudah memberikan rekomendasi kepada presiden. "Jika ini terjadi dan tidak dikelola secara baik maka akan membuat trust publik pada presiden berkurang," ujar Heri Budianto kepada Sindonews, Senin (16/2/2015).
Sebaliknya jika presiden tidak melantik maka beban politik presiden akan semakin berat. Karena Presiden akan berhadapan dengan dua kekuatan besar sekaligus. "KIH dan khususnya PDIP, akan murka jika Jokowi tidak melantik BG," kata Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini.
Karena tidak bisa disangkal bahwa PDIP menginginkan Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Seperti diketahui, PDIP rela menunggu sikap Presiden Jokowi sampai putusan praperadilan diputuskan. "Saya tidak bisa membayangkan jika presiden tidak melantik, apa sikap PDIP dan KIH," ucapnya
Sikap yang sama akan diperoleh Presiden Jokowi dari DPR. Ketua DPR bisa bersuara lantang jika presiden tak melantik BG. Sebab proses politik di DPR sudah berlangsung. "Secara politik presiden berada dalam suasana politik makin berat."
Oleh karena itu, Heri berpendapat sudah saatnya Presiden Jokowi bersikap dengan mempertimbangkan risiko politik paling sedikit. "Soal dilantik atau tidak kembali ini adalah keputusan makin berat bagi Jokowi."
(hyk)
