Jokowi Di-deadline Besok Lantik Budi Gunawan
Senin, 16 Februari 2015 - 14:04 WIB
Jokowi Di-deadline Besok Lantik Budi Gunawan
A
A
A
JAKARTA - Pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera melantik yang bersangkutan menjadi Kapolri.
Permintaan tersebut disampaikan Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Nasution. Dia bahkan meminta paling lambat, pelantikan itu digelar Selasa 17 Februari 2015 besok.
"Kita berharap Presiden cepat melantik Pak BG sebagai Kapolri. Selambat-lambatnya besok," kata Razman di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
Menurut Razman, keputusan Presiden Jokowi yang menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri hingga proses gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai, adalah tidak tepat.
Pasalnya, lanjut Razman, Komjen Budi Gunawan telah melewati proses pemilihan dan uji kelayakan di DPR sehingga terpilih menjadi calon Kapolri.
"Saya kira beliau (presiden) ingin terlepas dari prasangka. Tidak menunggu praperadilan seharusnya presiden pun harus melantik. Karena sudah terjadi peristiwa hukum dan politik," tandas Razman.(ico)
Permintaan tersebut disampaikan Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Nasution. Dia bahkan meminta paling lambat, pelantikan itu digelar Selasa 17 Februari 2015 besok.
"Kita berharap Presiden cepat melantik Pak BG sebagai Kapolri. Selambat-lambatnya besok," kata Razman di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
Menurut Razman, keputusan Presiden Jokowi yang menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri hingga proses gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai, adalah tidak tepat.
Pasalnya, lanjut Razman, Komjen Budi Gunawan telah melewati proses pemilihan dan uji kelayakan di DPR sehingga terpilih menjadi calon Kapolri.
"Saya kira beliau (presiden) ingin terlepas dari prasangka. Tidak menunggu praperadilan seharusnya presiden pun harus melantik. Karena sudah terjadi peristiwa hukum dan politik," tandas Razman.(ico)
(kur)
