Pemerintah Tak Ingin Pilkada Serentak Diundur
Rabu, 11 Februari 2015 - 21:12 WIB
Pemerintah Tak Ingin Pilkada Serentak Diundur
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak sejalan dengan Komisi II DPR yang menginginkan agar pilkada serentak diundur hingga tahun 2016.
Mendagri Tjahjo Kumolo menginginkan agar pelaksanaan pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun 2015.
"Secara prinsip pemerintah yang pokok bahwa pemilu ini niatnya serentak dimulai 2015, 2018 dan 2020 yang mana 2019 ada pileg dan pilpres langsung," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Menurut dia, pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2015 tak bisa lagi diundur lantaran bisa mempengaruhi proses tahapan pelasanaan kegiatan tersebut.
"Hal ini yang kami minta pertahankan. Karena kalau ini (pilkada) bergeser satu bulan, akan pengaruhi proses lainnya," terangnya.
Menurut politikus PDIP ini, sejumlah daerah telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pilkada serentak, begitu pun dengan penyelenggaranya.
"Bagi daerah siap, anggaran siap, dan keamanan siap. Kemarin KPU ketemu Pak Presiden (Joko Widodo) bahwa pemenerintah mem-back up penuh anggaran KPU yang kurang, termasuk anggaran daerah," kata dia.
Terakhir, dirinya menyarankan apabila ada daerah yang menyatakan belum siap untuk melaksanakan pilkada, maka bisa mengikuti jadwal berikutnya.
"Teman-teman DPR juga minta alternatif mundur dua sampai tiga bulan. Kalau daerah yang enggak siap tinggal saja dan yang siap jalan. Sehingga jangan sampai yang tidak siap mengganggu daerah yang sudah siap karena akan ganggu proses pembangunannya," pungkasnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo menginginkan agar pelaksanaan pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun 2015.
"Secara prinsip pemerintah yang pokok bahwa pemilu ini niatnya serentak dimulai 2015, 2018 dan 2020 yang mana 2019 ada pileg dan pilpres langsung," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Menurut dia, pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2015 tak bisa lagi diundur lantaran bisa mempengaruhi proses tahapan pelasanaan kegiatan tersebut.
"Hal ini yang kami minta pertahankan. Karena kalau ini (pilkada) bergeser satu bulan, akan pengaruhi proses lainnya," terangnya.
Menurut politikus PDIP ini, sejumlah daerah telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pilkada serentak, begitu pun dengan penyelenggaranya.
"Bagi daerah siap, anggaran siap, dan keamanan siap. Kemarin KPU ketemu Pak Presiden (Joko Widodo) bahwa pemenerintah mem-back up penuh anggaran KPU yang kurang, termasuk anggaran daerah," kata dia.
Terakhir, dirinya menyarankan apabila ada daerah yang menyatakan belum siap untuk melaksanakan pilkada, maka bisa mengikuti jadwal berikutnya.
"Teman-teman DPR juga minta alternatif mundur dua sampai tiga bulan. Kalau daerah yang enggak siap tinggal saja dan yang siap jalan. Sehingga jangan sampai yang tidak siap mengganggu daerah yang sudah siap karena akan ganggu proses pembangunannya," pungkasnya.
(maf)
