Keterangan Hasto Tunjukkan Ada Masalah di KPK
Keterangan Hasto Tunjukkan Ada Masalah di KPK
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tentang Abraham Samad ditanggapi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).
PPI menilai apa yang disampaikan Hasto menunjukkan proses hukum di KPK bisa ditentukan oleh hasrat atau kepentingan pribadi.
"Telah memperkuat gambaran tentang adanya masalah di dalam proses penegakan hukum di negeri ini," ujar Presidium PPI Ian Zulfikar saat jumpa pers di Bakoel Coffe, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).
Dia pun mencontohkan kasus yang menimpa mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Menurut dia, kasus Anas tidak dapat dilepaskan dengan situasi politik saat itu.
Hukum, lanjut dia, mampu diintervensi oleh penguasa untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Kendati demikian, PPI menganggap KPK dan Polri harus tetap diselamatkan demi penegakan hukum.
Menurut dia, penegak hukum baik KPK maupun Polri yang terindikasi melanggar hukum harus tetap diproses. Namun, penanganannya harus dilakukan secara profesional dan independen.
"Bagi KPK dan para awak yang menjalankan kewenangannya sangatlah perlu untuk mengingat adagium klasik power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely," tuturnya.
Politikus PDIP Hasto Kristiyanto membenberkan pertemuan antara Abraham Samad dan elite PDIP menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Tidak hanya ke media, Hasto juga memaparkan hal itu di hadapan Komisi III DPR.
PPI menilai apa yang disampaikan Hasto menunjukkan proses hukum di KPK bisa ditentukan oleh hasrat atau kepentingan pribadi.
"Telah memperkuat gambaran tentang adanya masalah di dalam proses penegakan hukum di negeri ini," ujar Presidium PPI Ian Zulfikar saat jumpa pers di Bakoel Coffe, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).
Dia pun mencontohkan kasus yang menimpa mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Menurut dia, kasus Anas tidak dapat dilepaskan dengan situasi politik saat itu.
Hukum, lanjut dia, mampu diintervensi oleh penguasa untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Kendati demikian, PPI menganggap KPK dan Polri harus tetap diselamatkan demi penegakan hukum.
Menurut dia, penegak hukum baik KPK maupun Polri yang terindikasi melanggar hukum harus tetap diproses. Namun, penanganannya harus dilakukan secara profesional dan independen.
"Bagi KPK dan para awak yang menjalankan kewenangannya sangatlah perlu untuk mengingat adagium klasik power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely," tuturnya.
Politikus PDIP Hasto Kristiyanto membenberkan pertemuan antara Abraham Samad dan elite PDIP menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Tidak hanya ke media, Hasto juga memaparkan hal itu di hadapan Komisi III DPR.
(dam)
Explore More