Berbeda dengan SBY, Jokowi Sulit Kendalikan Parpol
Sabtu, 07 Februari 2015 - 14:53 WIB
Berbeda dengan SBY, Jokowi Sulit Kendalikan Parpol
A
A
A
JAKARTA - Benturan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kepentingan partai politik pendukungnya merupakan sesuatu yang tidak terelakan.
Meskipun berasaskan sistem presidensil, namun keberadaan partai politik (parpol) sangat menentukan laju pemerintahan.
"Ujungnya apakah presiden terampil mengelola dan berani mengambil keputusan," ujar pengamat politik Poltracking Hanta Yuda dalam diskusi Sindo Polemik, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).
Dalam sistem presidensil, kata dia, Presiden mempunyai otoritas penuh sebagai pengambil kebijakan. Namun, tidak bisa lepas dari partai pendukungnya.
Apalagi, sambung dia, Presiden Jokowi bukan dari politikus yang memiliki pengaruh di dalam partai. Hal itu berbeda dengan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki pengaruh besar di dalam Partai Demokrat.
"Untuk mendapat dukungan 50% plus satu, membutuhkan dukungan partai," katanya.
Berdasarkan kajian Poltracking, pemerintahan SBY mengalami perubahan realitas politik pada fase kedua pemerintahannya.
Dalam realitas tersebut, Hanta menilai SBY sudah sangat akomodatif terhadap kepentingan partai pendukung. Dengan begitu, intervensi partai pendukung tidak bisa dihindari.
Begitu juga yang terjadi di pemerintahan Jokowi sekarang. Kendati memiliki hak prerogatif, Jokowi tetap kesulitan mengendalikan partai pendukungnya.
Meskipun berasaskan sistem presidensil, namun keberadaan partai politik (parpol) sangat menentukan laju pemerintahan.
"Ujungnya apakah presiden terampil mengelola dan berani mengambil keputusan," ujar pengamat politik Poltracking Hanta Yuda dalam diskusi Sindo Polemik, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).
Dalam sistem presidensil, kata dia, Presiden mempunyai otoritas penuh sebagai pengambil kebijakan. Namun, tidak bisa lepas dari partai pendukungnya.
Apalagi, sambung dia, Presiden Jokowi bukan dari politikus yang memiliki pengaruh di dalam partai. Hal itu berbeda dengan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki pengaruh besar di dalam Partai Demokrat.
"Untuk mendapat dukungan 50% plus satu, membutuhkan dukungan partai," katanya.
Berdasarkan kajian Poltracking, pemerintahan SBY mengalami perubahan realitas politik pada fase kedua pemerintahannya.
Dalam realitas tersebut, Hanta menilai SBY sudah sangat akomodatif terhadap kepentingan partai pendukung. Dengan begitu, intervensi partai pendukung tidak bisa dihindari.
Begitu juga yang terjadi di pemerintahan Jokowi sekarang. Kendati memiliki hak prerogatif, Jokowi tetap kesulitan mengendalikan partai pendukungnya.
(dam)
