LIPI Usulkan Desain Pemilu Baru
Selasa, 03 Februari 2015 - 14:39 WIB
LIPI Usulkan Desain Pemilu Baru
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan desain baru terkait skema pemilihan umum, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal. Keduanya bisa diselenggarakan secara serentak sesuai jadwal yang disepakati bersama.
Desain yang diajukan oleh LIPI didasarkan pada riset dan hasil evaluasi pada pemilu presiden dan legislatif 2014. Dalam desainnya, LIPI ingin menyatukan persepsi pemilu merupakan kesatuan dari pilpres, pileg DPR, DPD, dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan juga pilkada. Peneliti Electoral Research Institute (ERI) yang juga mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengusulkan agar pemilu dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak.
”Pada tingkat nasional presiden, DPR, dan DPD dipilih secara serentak, dan pemilu serentak regional atau lokal pada tingkatan provinsi,” ujarnya Gedung LIPI, Jakarta, kemarin. Jika desain ini direalisasikan, menurut Ramlan tentunya harus ada revisi terkait UU Pemilu, karena selain pergeseran waktu yang disesuaikan, juga ada persepsi yang harus disamakan.
”Tentu perlu dihadirkan kembali pembahasan mengenai pemilu baru secara serius di masa mendatang, jika ide ini diterima,” tandasnya kemarin. Urgensi pemisahan pemilu nasional serentak dengan pemilu lokal serentak diliputi oleh beberapa hal, antara lain mempercepat efektivitas pemerintahan presidensial, kemudahan teknis penyelenggaraan, dan efisiensi anggaran.
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris menegaskan, desain yang dibuat LIPI bersama ERI ini merupakan usulan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu khususnya KPU, tidak ada sangkut pautnya dengan pilkada serentak yang akan berlangsung tahun ini. ”Ini kita baru menyajikan usulan dan masukan berdasar hasil riset yang telah kita lakukan.
Tentu kalau disetujui perlu banyak perubahan dalam pelaksanaannya, terutama pada UU Pemilu,” ucapnya kemarin di Gedung LIPI. Menurutnya, usulan yang diberikan punya tujuan untuk mengefektifkan sistem pemerintahan yang presidensial. Selama ini, pelaksanaannya tidak begitu efektif. ”Bupati dan gubernur tidak saling mendukung, banyak gubernur bikin rapat dan bupati tidak datang,” tandasnya.
Mula akmal
Desain yang diajukan oleh LIPI didasarkan pada riset dan hasil evaluasi pada pemilu presiden dan legislatif 2014. Dalam desainnya, LIPI ingin menyatukan persepsi pemilu merupakan kesatuan dari pilpres, pileg DPR, DPD, dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan juga pilkada. Peneliti Electoral Research Institute (ERI) yang juga mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengusulkan agar pemilu dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak.
”Pada tingkat nasional presiden, DPR, dan DPD dipilih secara serentak, dan pemilu serentak regional atau lokal pada tingkatan provinsi,” ujarnya Gedung LIPI, Jakarta, kemarin. Jika desain ini direalisasikan, menurut Ramlan tentunya harus ada revisi terkait UU Pemilu, karena selain pergeseran waktu yang disesuaikan, juga ada persepsi yang harus disamakan.
”Tentu perlu dihadirkan kembali pembahasan mengenai pemilu baru secara serius di masa mendatang, jika ide ini diterima,” tandasnya kemarin. Urgensi pemisahan pemilu nasional serentak dengan pemilu lokal serentak diliputi oleh beberapa hal, antara lain mempercepat efektivitas pemerintahan presidensial, kemudahan teknis penyelenggaraan, dan efisiensi anggaran.
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris menegaskan, desain yang dibuat LIPI bersama ERI ini merupakan usulan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu khususnya KPU, tidak ada sangkut pautnya dengan pilkada serentak yang akan berlangsung tahun ini. ”Ini kita baru menyajikan usulan dan masukan berdasar hasil riset yang telah kita lakukan.
Tentu kalau disetujui perlu banyak perubahan dalam pelaksanaannya, terutama pada UU Pemilu,” ucapnya kemarin di Gedung LIPI. Menurutnya, usulan yang diberikan punya tujuan untuk mengefektifkan sistem pemerintahan yang presidensial. Selama ini, pelaksanaannya tidak begitu efektif. ”Bupati dan gubernur tidak saling mendukung, banyak gubernur bikin rapat dan bupati tidak datang,” tandasnya.
Mula akmal
(ftr)
