Ini Beda Staf Kepresidenan di AS dengan Indonesia
Selasa, 03 Februari 2015 - 05:12 WIB
Ini Beda Staf Kepresidenan di AS dengan Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sama-sama memiliki staf kepresidenan. Namun ada perbedaan antara staf kepresidenan di dua negara tersebut.
"Kalau di Amerika, staf kepresidenan memang melekat dengan hadirnya Presiden terpilih baru," kata Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit, dalam diskusi bertajuk 'Pembubaran Unit Staf Kepresidenan; Menuju Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Jokowi-JK' di Hotel Mega Proklamasi, Jalan Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat, Senin 2 Februari kemarin.
Hendrajit menjelaskan, unit staf kepresidenan di Amerika Serikat, memang dibutuhkan untuk menyatu padukan birokrasi di Istana Presiden yang sudah bekerja secara permanen.
"Staf kepresidenan di Amerika hadir untuk menjadi wakil dari kebijakan strategis dan skema Presiden baru. Agar padu birokrasi menjadi daya dukung, sekaligus untuk membuat tim dukungan strategis Presiden yang masuk istana itu, membangun akar dukungan juga di antar departemen," katanya.
Menurut Hendrajit, staf kepresidenan dibutuhkan di Amerika Serikat, karena di sana tak memiliki kementerian sekretariat negara atau sekretariat kabinet.
Hadirnya kepala staf kepresidenan di Amerika Serikat, lanjut dia, bukan untuk membangun birokrasi tandingan."Justru menyelaraskan kebijakan presiden dengan birokrasi yang sebetulnya sudah merupakan kumpulan para ahli," ujarnya.
Hendrajit menegaskan, berbeda halnya dengan staf kepresidenan di pemerintahan Jokowi-JK.
"Kalau di kita, dia bikin ini tidak dengan dasar gagasan di Amerika. Tapi dia meniru lembaganya. Nah itu kan ruhnya jadi beda," tegasnya.
Staf kepresidenan di pemerintahan Jokowi-JK muncul disaat sudah ada Mensesneg dan Seskab.
"Sehingga jadi pertanyaan, ketika muncul, apalagi ada gesekan antarelit pendukung Jokowi di ring satu pun cukup tajam, bukannya memberi kejelasan perannya, malah menimbulkan tanda tanya," ucapnya.
Staf kepresidenan di pemerintahan Jokowi-JK, berpotensi menjadi operasi tertutup untuk tujuan-tujuan hanya Presiden yang tahu."Disaat yang sama bisa menimbulkan krisis didalam antarlembaga seperti di sesneg, seskab dan kantor staf kepresidenan," ucapnya.
"Kalau di Amerika, staf kepresidenan memang melekat dengan hadirnya Presiden terpilih baru," kata Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit, dalam diskusi bertajuk 'Pembubaran Unit Staf Kepresidenan; Menuju Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Jokowi-JK' di Hotel Mega Proklamasi, Jalan Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat, Senin 2 Februari kemarin.
Hendrajit menjelaskan, unit staf kepresidenan di Amerika Serikat, memang dibutuhkan untuk menyatu padukan birokrasi di Istana Presiden yang sudah bekerja secara permanen.
"Staf kepresidenan di Amerika hadir untuk menjadi wakil dari kebijakan strategis dan skema Presiden baru. Agar padu birokrasi menjadi daya dukung, sekaligus untuk membuat tim dukungan strategis Presiden yang masuk istana itu, membangun akar dukungan juga di antar departemen," katanya.
Menurut Hendrajit, staf kepresidenan dibutuhkan di Amerika Serikat, karena di sana tak memiliki kementerian sekretariat negara atau sekretariat kabinet.
Hadirnya kepala staf kepresidenan di Amerika Serikat, lanjut dia, bukan untuk membangun birokrasi tandingan."Justru menyelaraskan kebijakan presiden dengan birokrasi yang sebetulnya sudah merupakan kumpulan para ahli," ujarnya.
Hendrajit menegaskan, berbeda halnya dengan staf kepresidenan di pemerintahan Jokowi-JK.
"Kalau di kita, dia bikin ini tidak dengan dasar gagasan di Amerika. Tapi dia meniru lembaganya. Nah itu kan ruhnya jadi beda," tegasnya.
Staf kepresidenan di pemerintahan Jokowi-JK muncul disaat sudah ada Mensesneg dan Seskab.
"Sehingga jadi pertanyaan, ketika muncul, apalagi ada gesekan antarelit pendukung Jokowi di ring satu pun cukup tajam, bukannya memberi kejelasan perannya, malah menimbulkan tanda tanya," ucapnya.
Staf kepresidenan di pemerintahan Jokowi-JK, berpotensi menjadi operasi tertutup untuk tujuan-tujuan hanya Presiden yang tahu."Disaat yang sama bisa menimbulkan krisis didalam antarlembaga seperti di sesneg, seskab dan kantor staf kepresidenan," ucapnya.
(whb)
