Jokowi Gelar Rapat Koordinasi dengan Bupati di Istana Bogor
Kamis, 29 Januari 2015 - 10:41 WIB
Jokowi Gelar Rapat Koordinasi dengan Bupati di Istana Bogor
A
A
A
BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah untuk mensukseskan program pemerintah.
Hari ini, Jokowi mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Indonesia di Istana Bogor.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan, rapat koordinasi hari ini merupakan tahap tiga dari pertemuan sebelumnya. Tahjo meminta supaya Jokowi memberikan arahan.
"Saya harap presiden bisa mendengarkan permasalahan daerah, kendala daerah apa rencana program jangka pendek dan panjang," kata Tjahjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015).
Rapat koordinasi tahap tiga ini diikuti oleh bupati di wilayah Sulawesi, Papua dari Papua Barat dan dua wali kota yakni Wali Kota Sorong dan Jayapura.
Tjahjo mengatakan, sengaja mengundang menteri terkait yang berhubungan dengan pembangunan daerah supaya bisa langsung di follow up.
"Berdasarkan putusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah. Bapak Presiden akan berikan arahan terkait dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan proses perizinan," kata politikus PDIP ini.
Hari ini, Jokowi mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Indonesia di Istana Bogor.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan, rapat koordinasi hari ini merupakan tahap tiga dari pertemuan sebelumnya. Tahjo meminta supaya Jokowi memberikan arahan.
"Saya harap presiden bisa mendengarkan permasalahan daerah, kendala daerah apa rencana program jangka pendek dan panjang," kata Tjahjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015).
Rapat koordinasi tahap tiga ini diikuti oleh bupati di wilayah Sulawesi, Papua dari Papua Barat dan dua wali kota yakni Wali Kota Sorong dan Jayapura.
Tjahjo mengatakan, sengaja mengundang menteri terkait yang berhubungan dengan pembangunan daerah supaya bisa langsung di follow up.
"Berdasarkan putusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah. Bapak Presiden akan berikan arahan terkait dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan proses perizinan," kata politikus PDIP ini.
(maf)
