Yingluck Dimakzulkan

BANGKOK - Karier politik mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawata terancam hancur setelah Majelis Legislatif Nasional (NLA) Thailand memakzulkan PM wanita pertama Thailand itu atas tuduhan korupsi.

Adik mantan PM Thaksin Shinawatra itu juga dilarang berpolitik selama lima tahun. Pemakzulan terhadap Yingluck dilakukan melalui pemungutan suara, kemarin. Hasil pemungutan suara menunjukkan, hanya ada 18 dari 220 anggota NLA yang mendukung Yingluck.

Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) Thailand sebelumnya mengirimkan petisi kepada NLA untuk mencabut Yingluck dari dunia politik. NACC menuduh Yingluck lalai dalam bertugas dan gagal menghentikan korupsi sehingga membuat negara menanggung kerugian besar dari skema transaksi beras yang dilakukan Yingluck pada 2011-2014. Masa depan Yingluck semakin buram karena dakwaan kasus korupsi itu berpotensi menyeretnya ke balik jeruji besi.

Dia berpeluang ditahan selama satu dekade. Pakar politik Thailand menyebutkan, penjatuhan Yingluck merupakan gerakan dan motif lama pihak oposisi yang ingin menghapus pengaruh Shinawatra dari panggung politik Negeri Gajah Putih. Hal itu bukan tanpa alasan. Sejak pemilu 2001 partai yang didukung Shinawatra tidak pernah kalah. Mereka selalu memenangi kursi pemerintahan.

Dominasi Shinawatra di atas kursi pemerintahan hanya runtuh setelah militer menggelar kudeta pada Mei tahun lalu. Sejak saat itu kursi pemerintahan bisa diambil alih. Pemakzulan Yingluck diyakini akan menimbulkan prokontra, mengingat keluarga Shinawatra juga memiliki pendukung loyal. Hal itu akan memengaruhi proses sidang Yingluck.

Pendukung keluarga Shinawatra (Kaos Merah) diduga akan menggelar protes dengan kemarahan apabila dua keputusan pahit harus ditelan Yingluck seorang diri. Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Thailand mengungkapkan kasus korupsi terjadi selama Yingluck berkuasa.

Menurut mereka, negara telah menelan kerugian sebesar 500 miliar baht (sekitar Rp191,6 triliun). NACC mengatakan, kedok kebijakan skema transaksi beras yang dilakukan Yingluck menjadi penyebab kerugian itu. Pada 2011 jajaran pemerintahan Yingluck memberlakukan skema transaksi beras yang dinilai canggung.

Pemerintah membeli beras dari para petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga di pasaran. Alhasil, keuntungan ekspor beras Thailand anjlok dan membuat cadangan beras menumpuk. Penyidik NACC menuduh Yingluck dan partainya, Pheu Thai, hanya menggunakan strategi itu untuk menggalang dukungan dari para petani, khususnya petani yang ada di wilayah utara. Namun, Yingluck membantah tuduhan itu.

“Ini merupakan upaya untuk menyokong petani di daerah miskin,” ujarnya, dikutip BBC . Selain itu, Yingluck menegaskan, dirinya tidak mungkin bisa didakwa mengingat dia saat ini tidak memegang posisi apa pun di kursi pemerintahan selama sebulan. Akademisi Universitas Kyoto, Pavin Chachavalpong, mengatakan, ancaman terbesar yang dihadapi Yingluck bukan penyingkiran dirinya dari dunia politik, melainkan ancaman hukuman penjara.

“Tujuan utama dari tuduhan itu ialah untuk mencegah Yingluck dan Shinawatra kembali menguasai panggung politik. Tentunya, sebelum militer memutuskan untuk kembali melakukan pemilu. Militer jelas tidak bisa menang atas Yingluck ataupun perwakilan lainnya jika mereka berkompetisi di dalam pemilu,” pungkas Pavin.

Pamor Yingluck dan kakaknya, Thaksin, memang sangat tinggi di mata masyarakat Thailand. Namun, “kompetisi” kini semakin ketat. “Hasilnya sudah terlihat. Semua anggota NLA memberikan suara secara bebas,” ujar Pemimpin NLA Pornphet Wichitcholchai.

Muh shamil