Darurat Narkoba Jokowi Murni Pencitraan Politik?

JAKARTA - Kuasa Hukum terpidana mati kasus narkoba asal Nigeria Namaone Denis, Choirul Anam meminta pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berani mengungkap bandar narkoba di Indonesia. Sehingga yang dieksekusi mati bukan kurirnya.

"Sejak 15 tahun terakhir yang ditangkap itu kurir. Kalau ada pabrik dibongkar itu pekerja pabrik ditangkap, pemodalnya bebas," kata Anam saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (19/1/2015).

"Kalau eksekusi itu disebut darurat narkotika, itu omong kosong. Gembong narkotika enggak pernah ditangkap," imbuhnya.

Menurut dia, klaim pemerintah bahwa orang-orang yang dieksekusi adalah bandar narkoba jaringan Pontianak dan Hongkong, seperti yang dituduhkan kepada kliennya omong kosong. Faktanya tak pernah bisa dibuktikan dalam persidangan.

Kata dia, selama pemerintah gagal mengungkap sindikat dan bandar narkoba yang sebenarnya, maka yang bakal menjadi korban hukuman mati kurirnya. Oleh sebab itu, selain pihaknya meminta Jokowi menyudahi hukuman mati, juga membongkar bandar narkoba.

Choirul dengan tegas meminta pemerintah Jokowi berani mengungkap peredaran bandar narkoba, termasuk dugaan dugaan adanya 'backing' dari aparat keamanan Indonesia yang bermain.

"Maka darurat narkoba maka eksekusi mati itu enggak ada. Ini murni pencitraan politik," tukasnya.