Tak Lantik Budi Gunawan, DPR Bisa Makzulkan Jokowi

Sabtu, 17 Januari 2015 - 11:36 WIB
Tak Lantik Budi Gunawan,...
Tak Lantik Budi Gunawan, DPR Bisa Makzulkan Jokowi
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Jika tak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, dinilai bisa dijadikan alasan oleh DPR untuk memakzulkan Jokowi.

Pengamat Politik Prof Tjipta Lesmana mengatakan, bukan tanpa alasan pemakzulan dilakukan, sebab Jokowi akan dianggap melecehkan DPR. Karena DPR sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri yang diajukan oleh Jokowi sendiri.

"Kalau presiden menolak, presiden melakukan pelecehan terhadap parlemen. Itu dasar kuat memakzulkan Presiden," kata Tjipta dalam Diskusi Sindo Radio, Jakarta, Sabtu (17/1/2015).

Tjipta menjelaskan, DPR sengaja menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri yang sudah berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak dilantik maka akan membuka jalan pelengseran Jokowi.

"Kemungkinan strateginya untuk menjebloskan presiden ke impeachment," tukasnya.

Seperti diketahui, DPR menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri meskipun sudah berstatus tersangka. Namun, Jokowi akhirnya menunda pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
(kri)
Berita Terkait
Pemeriksaan Kesehatan...
Pemeriksaan Kesehatan Gratis dalam Rangka HUT ke-79 Polri saat CFD Jakarta
Seleksi Penerimaan Anggota...
Seleksi Penerimaan Anggota Polri di Pontianak
Rapat Perdana Komisi...
Rapat Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri
Mutasi Polri, Brigjen...
Mutasi Polri, Brigjen Pol Ferdy Sambo Ditunjuk Jadi Kadiv Propam
Begini Suasana Pengamanan...
Begini Suasana Pengamanan Mabes Polri Pasca Penyerangan Teroris
Profil Irjen Pol Ramdani...
Profil Irjen Pol Ramdani Hidayat, Alumni Akpol 1990 yang Jabat Dankor Brimob
Berita Terkini
BNPB: Karhutla Landa...
BNPB: Karhutla Landa Tiga Daerah, Terparah di Banjarbaru Kalsel
Verifikasi Laporan Gratifikasi...
Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli Rampung, KPK: Kini Didalami di Tahap Penindakan
KDKMP Bakal Jadi Pusat...
KDKMP Bakal Jadi Pusat Ekonomi Desa, Mendes: 80% Penghasilan Dikembalikan ke Masyarakat
Tuntas Verifikasi Laporan...
Tuntas Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli, KPK: Hasil Hanya Disampaikan ke Pelapor
Kejagung Tunjuk 9 Eks...
Kejagung Tunjuk 9 Eks Jaksa KPK Tangani Kasus Febrie, Pakar: Harus Jawab Harapan Masyarakat
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved