Banggar DPR Komitmen Berbenah

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR siap membenahi citra negatif yang selama ini melekat karena dugaan ada kongkalikong saat pembahasan anggaran.

Banggar juga berkomitmen langsung tancap gas begitu komposisi anggota dan pimpinan lengkap. “Semua anggota sekarang punyasemangat yangsamamenjadikan Banggar dan DPR ini tidak cedera. Kita berjuang sesuai amanah rakyat, tidak untuk kepentingan kelompok tertentu,” kata Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah seusai pelantikan pimpinan Banggar DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Said juga berjanji akan memperbaiki mekanisme pembahasan anggaran sesuai standar dan prosedur. Itu penting agar tidak ada lagi kesempatan untuk memanfaatkan pembahasan anggaran untuk keuntungan pribadi. “Intinya, tidak ada lagi celah menggerogoti APBN. Ini betulbetul diminimalisasi,” ujarnya.

Selain memperbaiki sistem, Said juga meminta pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka sehingga rakyat bisa mengetahui detil dan proses pembahasan. Jika diperlukan, pembahasan anggaran yang dilakukan secara terbuka juga dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita ingin pembahasan itu dilakukan secara terbuka. Publik bisa mengakses semua pembahasan anggaran, baik langsung atau tidak langsung. Saya upayakan agar tidak ada kesempatan untuk lobi-lobi,” katanya.

Sementara itu, rapat kerja di DPR dijamin akan berjalan normal setelah menteri-menteri Kabinet Kerja bersedia memenuhi undanganDPR. WakilKetuaDPR Agus Hermanto menyatakan, Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepadanya mengenai kesiapan menterinya tersebut. “Saya bertemu Pak Jokowi di Istana. Beliau mengatakan sudah memerintahkan menterinya untuk hadir di DPR,” ungkapnya kemarin.

Dia mengaku yakin dengan keseriusan menteri untuk bekerja sama dengan DPR. Terbukti, Selasa (13/1) sudah hadir dua menteri di DPR yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Kehadiran menteri dalam rapat DPR amat penting karena banyak pendapat dan penjelasan yang ingin diketahui DPR. “Karena pemerintah juga ada kepentingan salah satunya APBN-P 2015,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman menyatakan, hari ini (15/1) komisinya akan bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Pilkada.

Rahmat sahid/ Mula akmal