Motif Penolakan Rencana Revitalisasi Teluk Benoa

JAKARTA - Penolakan terhadap rencana revitalisasi Teluk Benoa bukan didasari pada adanya ancaman kebudayaan, namun ada kepentingan bisnis.

Turah Pemayun (Budayawan) Bali I Gusti Ngurah Bagus Muditha mengatakan, penolakan juga dilakukan oleh segelintir orang, bukan mayoritas masyarakat setempat.

"Ada ketakutan dari hotel-hotel dan restauran yang sudah ada di sekitar Teluk Benoa bahwa bila revitalisasi jadi dilakukan maka wisatawan akan tersedot ke sana (ke kawasan revitalisasi Teluk Benoa, red)," ujar Muditha dalam keterangan resminya, Kamis (15/1/2015).

Maka itu dia dapat memahami bila para penolak revitalisasi ini bungkam jika dihadapkan pada fakta di lapangan bahwa banyak hotel dan restauran yang sudah terbangun di sekitar Teluk Benoa telah merusak lingkungan.

"Coba anda lihat saja, bagaimana hotel-hotel dan restauran yang sudah terbangun itu lakukan reklamasi yang tidak semestinya. Menebang mangrove seenaknya. Bahkan, sampah-sampah sisa pembangunan dibiarkan begitu saja menumpuk," terangnya.

Kondisi Teluk Benoa saat ini cukup memprihatinkan, karena terjadi pendangkalan yang mengancam kehidupan hutan mangrove akibat sedimentasi. Bahkan, Teluk Benoa dipenuhi sampah sisa pembangunan jalan tol, maupun sampah rumah tangga.

Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51/2014 yang membolehkan dilakukan revitalisasi di Teluk Benoa.

Dari luas perairan Teluk Benoa yang seluas +/- 1400 Ha, area yang akan direklamasi seluas 700 Ha (50 persen), dan hanya 400 Ha (28,5 persen) yang akan dikembangkan sebagai pusat-pusat wisata yang baru.

Sisanya seluas 300 Ha beserta Perairan Teluk Benoa akan didedikasikan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas sosial serta fasilitas umum (fasos fasum). Studi kelayakan bersama yang dilakukan IPB, ITB, UGM, ITS dan Unhas juga menghasilkan kesimpulan, kawasan Teluk Benoa dapat direvitalisasi.