DPR Kritik Menhub Mangkir Rapat

Rabu, 14 Januari 2015 - 09:34 WIB
DPR Kritik Menhub Mangkir...
DPR Kritik Menhub Mangkir Rapat
A A A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan absen pada rapat kerja dengan Komisi V DPR membahas kasus kecelakaan pesawat Air- Asia QZ8501 kemarin.

Ketidakhadiran Jonan tersebut disayangkan karena keterangannya sangat dibutuhkan dalam upaya pendalaman kasus oleh DPR. ”Saya ingin sampaikan kalau Basarnas dan KNKT sudah bekerja maksimal, harusnya kita malu. Seharusnya Menhub hadir saat ini untuk memberikan penjelasan agar lebih komprehensif. Saya tidak marah, tapi masyarakat butuh informasi dari dia,” kata Wakil Ketua Komisi V Muhidin saat rapat berlangsung.

Menurut dia, tidak mungkin maskapai AirAsia terbang tanpa sepengetahuan regulator, Airnav, Angkasa Pura I dan lainnya. Laporan yang diterima DPR dari Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Jonan kemarin sedang terbang menuju ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae menilai Menhub Jonan tidak mengerti hierarki perundang- undangan di mana seharusnya sebagai regulator penerbangan dia menghadiri panggilan DPR.

Menurutnya, hal-hal yang menyangkut proses evakuasi atau kemanusiaan lainnya itu sudah ditangani pihak-pihak terkait. ”Saya tidak mengerti mengapa menteri ini tidak hadir, tidak tahu yang mengundangnya itu lembaga legislatif,” katanya. Ridwan mengatakan jika ke depannya Menhub kembali absen dari undangan rapat kerja Komisi V DPR, pihaknya akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.

Komisi V mengundang Badan SAR Nasional (Basarnas), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), maskapai AirAsia, dan Kemenhub guna mendengarkan proses evakuasi korban AirAsia, termasuk mendalami karut-marut manajemen penerbangan. Kepala Basarnas FHB Soelistyo menjelaskan, pihaknya telah melakukan evakuasi sebagaimana aturan UU Nomor 29/ 2011.

Untuk struktur yang digunakan pun berstandar internasional dengan sasaran pokok SAR gabungan yaitu mencari dan mengevakuasi korban dan black box pesawat. ”Langkah-langkah awal yang diambil mengerahkan dua rescue boat ke Pangkal Pinang, dua pesawat TNI AU, pada hari itu juga membentuk posko utama,” ujarnya.

Kiswondari/ant
(ars)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Infografis
Tatib Direvisi, DPR...
Tatib Direvisi, DPR Bisa Copot Kapolri hingga Pimpinan KPK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved