PDIP Yakin Jokowi Tak Salah Pilih Soal Calon Kapolri
PDIP Yakin Jokowi Tak Salah Pilih Soal Calon Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim surat penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, menggantikan Jenderal Sutarman.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) yakin mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu tak salah pilih calon.
"Kalau diusulkan calon bermasalah tentu Pak Jokowi tidak mau menanggung risiko yang besar," kata anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Dirinya juga yakin Budi tak akan mengalami kendala saat menjalani fit and proper test di Komisi III sehingga akhir Januari telah didapatkan pengganti Sutarman.
"Pengalaman kita 4 kali fit and proper test tidak lebih dari dua minggu selesai," ujarnya.
Sementara itu, mengenai kritikan tak dilibatkannya PPATK dan KPK dalam penunjukan Kapolri, Trimedya berpendapat bahwa Jokowi hanya ingin menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara.
"Saat Kapolri dan Jaksa Agung (Jokowi) mau menggunakan hak prerogatifnya dan itu hak beliau," terangnya.
Trimedya pun menegaskan bahwa sebagai Presiden RI Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan nama calon Kapolri dan diserahkan ke DPR guna menjalani fit and proper test.
Begitu pun, lanjut Trimedya, mengenai kenapa hanya satu nama yang dicalonkan oleh Jokowi. "Sejak Pak Dai Bachtiar paling tidak lima Kapolri terdahulu memang semua calon tunggal," pungkasnya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) yakin mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu tak salah pilih calon.
"Kalau diusulkan calon bermasalah tentu Pak Jokowi tidak mau menanggung risiko yang besar," kata anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Dirinya juga yakin Budi tak akan mengalami kendala saat menjalani fit and proper test di Komisi III sehingga akhir Januari telah didapatkan pengganti Sutarman.
"Pengalaman kita 4 kali fit and proper test tidak lebih dari dua minggu selesai," ujarnya.
Sementara itu, mengenai kritikan tak dilibatkannya PPATK dan KPK dalam penunjukan Kapolri, Trimedya berpendapat bahwa Jokowi hanya ingin menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara.
"Saat Kapolri dan Jaksa Agung (Jokowi) mau menggunakan hak prerogatifnya dan itu hak beliau," terangnya.
Trimedya pun menegaskan bahwa sebagai Presiden RI Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan nama calon Kapolri dan diserahkan ke DPR guna menjalani fit and proper test.
Begitu pun, lanjut Trimedya, mengenai kenapa hanya satu nama yang dicalonkan oleh Jokowi. "Sejak Pak Dai Bachtiar paling tidak lima Kapolri terdahulu memang semua calon tunggal," pungkasnya.
(maf)
Explore More