Presiden Tunggu Kompolnas

Sabtu, 10 Januari 2015 - 14:34 WIB
Presiden Tunggu Kompolnas
Presiden Tunggu Kompolnas
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait nama-nama calon kapolri pengganti Kapolri Jenderal Pol Sutarman.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, saran Kompolnas tentang calon kapolri kepada presiden itu salah satu rujukan dari undang-undang. “Kalau di undang-undangnya, pertimbangan Kompolnas itu ada,” kata Andi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, perkembangan tentang calon kapolri dapat ditunggu hingga pekan depan.

Dia mengaku enggan berbicara mengenai calon kapolri yang diusulkan Kompolnas mengingat dirinya masih belum mendapatkan perintah Presiden. “Saya tidak ada komentar tentang itu. Kalau ada perintah Presiden, ya kita jalankan. Jadi kita tunggu perkembangan hari ini atau Senin (pekan depan),” paparnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Sutarman menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait pengganti dirinya. “Pergantian kapolri itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Saya tidak akan komentar apa pun tentang itu,” ungkap Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Sutarman pun tidak mempersoalkan masa purnabaktinya di Polri yang rencana dipercepat pada Januari ini mengingat masa pensiun sebenarnya pada Oktober. “Presiden bisa mempercepat, bisa memperlambat, bisa kapan saja, itu hak Presiden,” sebutnya. Meski demikian, Sutarman menyatakan, calon kapolri haruslah perwira yang sudah berpangkat bintang tiga (komisaris jenderal).

Dari semua perwira tinggi yang dimiliki Polri, hanya ada beberapa orang yang menyandang pangkat tersebut. Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman mengatakan, saat ini pihaknya masih berkonsentrasi mengumpulkan rekam jejak calon kapolri. Sampai saat ini Kompolnas belum mendapatkan sinyal dari Istana soal pergantian kapolri yang baru.

Setelah ada, pihaknya akan menyelesaikan semua proses rekam jejak dan selanjutnya diberikan langsung kepada Presiden Jokowi. “Kami memang belum final untuk menyelesaikan tugas memberikan pertimbangan calon kapolri,” ungkapnya.

Rarasati syarief/Alfian faisal
(bbg)
Berita Terkait
PBH Diharapkan Memiliki...
PBH Diharapkan Memiliki Peran Lebih dalam Mengedukasi Masyarakat di Bidang Hukum
Usai Dieksekusi Cambuk,...
Usai Dieksekusi Cambuk, Terpidana Pelanggar Syariat Islam Ini Tersungkur
Buka Mubes Gakum Kosgoro...
Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja
Pembukaan Kantor Hukum...
Pembukaan Kantor Hukum Samara, Barita: Komjak RI Konsisten Jalankan Pegawasan Demi Tegaknya Keadilan
Apa Saja Jenis Tata...
Apa Saja Jenis Tata Hukum yang Ada di Indonesia? Berikut Penjabarannya
Pembagian Macam-Macam...
Pembagian Macam-Macam Hukum di Indonesia
Berita Terkini
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Infografis
Delcy Rodriguez, Presiden...
Delcy Rodriguez, Presiden Sementara Venezuela yang Dijuluki Harimau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved