BPN Akan Terapkan Tarif Tunggal Administrasi Pertanahan

Jum'at, 09 Januari 2015 - 22:35 WIB
BPN Akan Terapkan Tarif...
BPN Akan Terapkan Tarif Tunggal Administrasi Pertanahan
A A A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pihaknya akan menerapkan sistem tarif tunggal dalam pemprosesan administrasi pertanahan. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan adanya mafia tanah.

“Nantinya masyarakat akan tahu berapa tarif pasti misal soal peningkatan hak atau memecah sertifikat. Tidak pada tarif-tarif satuan,” katanya usai menghadiri Orasi Ilmiah Berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Agraria pada Ida Nurlinda di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Jumat (9/1/2015).

Tak hanya itu, menurut Ferry salah satu penyebab kuat menjamurnya mafia tanah karena pihak regulasi memberikan kewenangan yang terlalu banyak pada pihak yang berwenang mengurusi soal status pertanahan.

Untuk itu, pihaknya juga akan menerapkan pola pelayanan langsung, baik melalui sistem online maupun membuka pelayanan hingga hari Sabtu dan Minggu hingga pukul 9 malam.

“Rencananya pelayanan Sabtu dan Minggu ini akan dibuka di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar dan Medan,” tandasnya.
(kri)
Berita Terkait
Pakar Hukum: Sertifikat...
Pakar Hukum: Sertifikat Lahan di Atas Laut Diperbolehkan dalam UU Agraria
Komitmen Jokowi Tuntaskan...
Komitmen Jokowi Tuntaskan Konflik Agraria Diakui Manfaatnya oleh Masyarakat
Tepis Jaminan PM Narendra...
Tepis Jaminan PM Narendra Modi, Ribuan Petani India Protes Kebijakan Baru UU Agraria
Konflik Lahan Masih...
Konflik Lahan Masih Tinggi, Program Reforma Agraria Tak Berjalan Optimal
Audiensi DPR–KPA,...
Audiensi DPR–KPA, Dorong Percepatan Reforma Agraria
Kemenag Soroti Konflik...
Kemenag Soroti Konflik Agraria di Vihara Amurva Bhumi Jaksel
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Diskon Tarif Tol Lebaran...
Diskon Tarif Tol Lebaran 2026 Sampai 30%, Cek Tanggal Berlakunya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved