Jokowi Diimbau Tak Ulang Kesalahan Pilih Calon Kapolri
Jum'at, 09 Januari 2015 - 17:12 WIB
Jokowi Diimbau Tak Ulang Kesalahan Pilih Calon Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) cermat dalam memilih calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang baru. Agar kesalahan ketika memilih Jaksa Agung, tak terulang ketika memilih Kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman.
Menurut Wakil Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, tindakan Jokowi dianggap tepat saat memilih para menteri Kabinet Kerja, karena melibatkan lembaga KPK dan PPATK.
Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta dinilai fatal saat mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebab, pengangkatan Prasetyo dinilai syarat kepentingan politik serta tanpa melibatkan KPK dan PPATK.
"Salah memilih figur Kapolri hanya akan merusak kredibilitas pemerintah tidak saja sesaat, tapi hingga lima tahun ke depan pemerintahan Jokowi," kata Agus saat jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Menurut Agus, pelibatan lembaga KPK dan PPATK dalam seleksi calon Kapolri akan menghindari dari potensi Kapolri terbelit masalah hukum, khususnya masalah korupsi. Apalagi, sejumlah calon Kapolri yang sudah muncul disebut-sebut memiliki rekening tidak wajar alias rekening gendut.
Agus berpendapat, seorang calon Kapolri harus bebas dari kepentingan politik. Calon Kapolri, idealnya mempunyai kredibilitas tinggi serta tak tersandera dengan kasus pelanggaran HAM, pencucian uang serta persoalan hukum lainnya.
"Sebaliknya Jokowi juga tidak mengulang kesalahan ketika memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK," tandasnya.
Menurut Wakil Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, tindakan Jokowi dianggap tepat saat memilih para menteri Kabinet Kerja, karena melibatkan lembaga KPK dan PPATK.
Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta dinilai fatal saat mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sebab, pengangkatan Prasetyo dinilai syarat kepentingan politik serta tanpa melibatkan KPK dan PPATK.
"Salah memilih figur Kapolri hanya akan merusak kredibilitas pemerintah tidak saja sesaat, tapi hingga lima tahun ke depan pemerintahan Jokowi," kata Agus saat jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (9/1/2015).
Menurut Agus, pelibatan lembaga KPK dan PPATK dalam seleksi calon Kapolri akan menghindari dari potensi Kapolri terbelit masalah hukum, khususnya masalah korupsi. Apalagi, sejumlah calon Kapolri yang sudah muncul disebut-sebut memiliki rekening tidak wajar alias rekening gendut.
Agus berpendapat, seorang calon Kapolri harus bebas dari kepentingan politik. Calon Kapolri, idealnya mempunyai kredibilitas tinggi serta tak tersandera dengan kasus pelanggaran HAM, pencucian uang serta persoalan hukum lainnya.
"Sebaliknya Jokowi juga tidak mengulang kesalahan ketika memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK," tandasnya.
(kri)
