KIH Yakin Jokowi Bisa Penuhi Ekspektasi Publik

JAKARTA - Dukungan publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan hasil survei Cyrus Network pada Desember 2014 turun 2%. Penurunan kepercayaan publik diduga akibat sejumlah kebijakan kontroversial yang diambil pada masa awal pemerintahannya, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Namun, bagi partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) , kondisi tersebut bukan hal yang mengkhawatirkan. Kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi diyakini dapat memenuhi ekspektasi publik. Itu mengacu pada gebrakan sejumlah kementerian di Kabinet Kerja yang setidaknya dilihat publik sebagai kerja nyata yang diharapkan menjadi awal terwujudnya Trisakti yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

“Tentu saja pemerintah berjalan harus sesuai harapan rakyat karena harapan itu yang menggerakkan Kabinet Kerja Jokowi-JK,” kata Plt Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan( PDIP) HastoKristiyanto di Jakarta kemarin. Menurut Hasto, saat ini memang terlalu dini untuk mengevaluasi kinerja menteri saat ini.

Tetapi, langkah-langkah pemerintah jelas memperlihatkan untuk mulai mewujudkan apa yang sudah dijanjikan saat kampanye lalu. Dia mencontohkan bagaimana komitmen Jokowi dalam upayanya membenahi sektor migas dan sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan besar perekonomian Indonesia. Kemudian Jokowi juga memperlihatkan keseriusannya dalam upaya menguatkan sektor maritim.

“Di sektor maritim mulai dari soal perikanan, menyiapkan infrastruktur untuk tol laut, dan pengembangan industri berbasis kemaritiman sudah mulai digalakkan. Tentu kalau mau fair, kinerja itu menguatkan harapan Indonesia akan lebih baik,” ungkapnya. Dari sisi penataan kelembagaan, lanjut Hasto, Jokowi juga sudah menunjukkan bagaimana keseriusannya membenahi pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Itu ditunjukkan dengan keputusan Jokowi menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di bawah Presiden. Langkah itu diyakini akan semakin memudahkan pemerintah bergerak cepat melawan berbagai kejahatan ekonomi. “BPKP tidak hanya hadir sebagai alat negara di dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap berbagai bentuk kejahatan di bidang ekonomi seperti pengemplangan pajak, penyelundupan, transfer pricing, dan lain-lain yang selama ini banyak merugikan keuangan negara,” bebernya.

Menurut Hasto, dengan kekuatan BPKP yang didukung lebih dari 4000 auditor, Presiden sekarang memiliki kekuatan tambahan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang keuangan negara. Harus dipahami bahwa sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan keuangan negara. Karena itulah, perubahan kedudukan BPKP tersebut akan semakin mempermudah pemenuhan janji Presiden untuk melakukan reformasi di sistem perpajakan.

“Mari kita dukung setiap upaya pemerintah yang bertujuan untuk membumikan Trisakti agar Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” pungkas Hasto. Hal senada disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain. Menurut dia, sudah tentu ketika dilakukan evaluasi saat ini tak bisa dilihat hasilnya 100%. Tetapi, efek dari sejumlah gebrakan yang dilakukan jelas sangat dirasakan masyarakat secara umum.

“Contohnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kinerjanya, juga Kementerian Tenaga Kerja yang begitu gencar membenahi masalah yang selama ini terjadi. Dan yang paling nyata dirasakan adalah program Kartu Sehat dan Kartu Pintar,” ungkapnya. Dia mengakui tantangan Jokowi-JK sangat banyak pada 2015 dan ke depan semakin berat. Menurut Malik, pemerintahan memang harus memiliki tantangan agar kehidupan masyarakat semakin sejahtera. “Karena itu, masyarakat perlu terus mendukung dari sisi politik serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tantangan itu dapat diatasi,” ucapnya.

Rahmat sahid