Kemenko Kemaritiman Gandeng ITS Kelola Integrasi Radar

SURABAYA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengelola integrasi radar pertahanan udara, maritim, dan darat.

Bukan itu saja, kampus teknik tertua di Indonesia ini juga ditetapkan sebagai national ship design and engineering center (NasDEC), tempat pengembangan pembuatan kapal laut. Hal itu ditegaskan Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo saat memberikan kuliah umum di ruang rapat utama Gedung Rektorat ITS kemarin. Pembangunan kemaritiman di Indonesia adalah materi yang disampaikan anak Menko Polhukam era Presiden Soeharto, Soesilo Soedarman, itu.

Menurut dia, seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) di bawah Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kemenko Kemaritiman, perlu ada penggabungan radar pertahanan yang terintegrasi. Selama ini, data hasil pantauan radar dikelola sendirisendiri oleh banyak pihak. Ada TNI AL, TNI AU, TNI AD, dan pihak lainnya.

“Radar perlu digabung sehingga data hasil pengoperasian radar bisa cepat ditindaklanjuti. Bisa dengan patroli gabungan di bawah Bakamla,” tandas Indroyono. Hasil olah data terintegrasi, kata dia, bisa juga dimanfaatkan Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan lainnya.

“Selama ini data yang diperoleh dari radar disampaikan ke Armatim, ke Armabar, lanjut ke Mabesal, dan tidak tahu kelanjutannya. Harusnya terintegrasi dan bisa dengan cepat ditindaklanjuti,” papar Indroyono yang sebelumnya aktif di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini. Indonesia, kata Indroyono, sebagaimana mengutip penegasan Presiden Joko Widodo, adalah harapan baru dunia. Ini karena besarnya kekayaan laut yang dimiliki Indonesia.

Dukungan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bakal membuat Indonesia terangkat dari kelompok lower middle income . “Kuncinya iptek dan inovasi. Kalau mau maju, iptek dan wawasan budaya bahari harus yang kuat. Di Jatim ada Kerajaan Majapahit dengan Mahapatih Gajah Mada, dibantu Laksamana Laut Nala. Di Kesultanan Aceh ada Laksamana Malahayati, Kerajaan Sriwijaya sampai Kamboja. Ini (kebesaran masa silam) yang kita kembalikan karena ini jati diri bangsa,” urainya.

Ini yang menjadi latar belakang pemerintah mengebut penyelesaian batas antarnegara di perairan. Perlu biaya Rp12 triliun bagi Badan Pengelola Perbatasan menuntaskan perbatasan, termasuk di darat. Untuk memantapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, imbuh Indroyono, ITS dijadikan Balai Besar NasDEC.

Pakar teknik informatika bidang software ITS Suhadi Lili menambahkan, pihaknya sudah menjalankan tahap integrasi olah data. Bahkan sejak tahun 1995, pihaknya menggandeng swasta dalam menerapkan tahapan. Mulai riset hingga aplikasinya. “Indonesia harus memiliki satu data nasional. Tidak ada ego. Secara teknis kami bisa kumpulkan data yang bisa dikoordinasikan antarinstansi.

Pengumpulan dan pemanfaatan harus berjalan seiring. Selama ini pihak data terkumpul, yang (instansi) lain belum siap, bubar lagi,” ujar Suhadi. Di sisi lain, disintegrasi data digital di Indonesia, kata Suhadi, luar biasa. Belum lagi keterbatasan kualitas SDM pengetik data yang tidak bisa tuntas setahun ke depan. Ketua Tim Poros Maritim ITS Prof Eko Budi Jatmiko menambahkan, kesiapan pihaknya untuk dukung pemerintah dalam bidang poros maritim sudah cukup. Termasuk untuk mewujudkan tol laut.

Soeprayitno