Komunikasi Politik Jokowi Jadi Kunci

JAKARTA - Hubungan antara DPR dan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke depan dinilai sangat menentukan sukses tidaknya program pemerintah.

Karenanya, Jokowi perlu membangun komunikasi politik yang efektif dengan DPR karena bagaimanapun banyak program dan kebijakan yang perlu persetujuan DPR. Pandangan itu disampaikan pengamat politik M Qodari dari Indo Barometer dan Arya Fernandes dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

“Ada beberapa hal yang bisa memengaruhi harmonis tidaknya hubungan pemerintah dan DPR. Tapi pada ujungnya memang komunikasi politik Jokowi yang paling menentukan,” kata Qodari kemarin. Qodari mengungkapkan, komunikasi politik Jokowi selama ini kuatnya di publik, bukan di tingkat elite.

Tapi jelang pelantikan presiden-wakil presiden lalu, kata dia, Jokowi sudah menunjukkan kelihaiannya dan punya efek dahsyat sehingga mendapatkan respons dari para tokoh yang sebelumnya berseteru dalam pemilu presiden (pilpres). Selain komunikasi politik Jokowi, kemampuan komunikasi politik para menterinya juga ikut memengaruhi.

Sebab nyatanya di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK ada yang komunikasinya bagus, tetapi ada juga yang tidak. “Kalau misalnya para menteri komunikasinya seperti Menko Polhukam, yang secara psikologis ngajak berantem dan terkesan intervensi, tentu kurang efektif dalam membangun hubungan yang harmonis dengan DPR,” ujarnya.

Arya Fernandes menilai, jika ketua umum incumbent partai politik di Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terpilih lagi, kecil kemungkinan akan terjadi perubahan garis politik. Karenanya, komunikasi politik Jokowi memang menjadi sangat menentukan. “Dan itu harusnya bisa dilakukan Jokowi karena memang dia bisa berkomunikasi dengan semua elite di KMP,” ungkapnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Jokowi boleh punya rencana besar di tahun 2015. Tapi konstitusi mengamanatkan bahwa peme-rintah tidak bisa jalan sendiri. “Maka mulus atau tidak realisasi program-program pembangunan itu sangat bergantung pada setinggi apakah derajat harmoni pemerintah dan DPR,” kata Bambang.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, Presiden Jokowi sudah menyiapkan strategi komunikasi, bahkan koordinasi politik dengan DPR. “Secara perlahan tapi pasti akan semakin mencair seiring dengan semakin efektifnya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Basarah.

Rahmat sahid