Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 Berisiko
Kamis, 25 Desember 2014 - 21:18 WIB
Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 Berisiko
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2015 dinilai terlalu banyak risikonya.
Direktur Eksekutif Perludem Titik Anggraini mengatakan, berdasarkan ketentuan itu, KPU merencanakan pilkada serentak meliputi tujuh provinsi dan 181 kabupaten atau kota akan dilaksanakan pada Desember 2015.
Namun Titik berpandangan bahwa pelaksanaan pilkada serentak di 2015 penuh risiko. Dia meyakini persiapan dari penyelenggara pemilu tidak akan maksimal.
“Pelaksanaan pilkada serentak Desember 2015 itu penuh risiko karena waktu perencanaan dan persiapan yang pendek, kurang dari satu tahun,” kata Titik kepada Sindonews, Kamis (25/12/2014).
Pelaksanaan pemilu, kata dia, idealnya direncanakan dan dipersiapkan setidaknya dua tahun sebelumnya. Apalagi pilkada serentak yang meliputi setidaknya 188 daerah ini merupakan pengalaman pertama.
Jika dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, pilkada lebih sering menimbulkan kekerasan dan konflik horizontal. Maka persiapannya di lapangan harus lebih matang.
“Oleh karena itu, jadwal pilkada serentak perlu diundur, setidaknya enam bulan lagi, menjadi Juni 2016,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Perludem Titik Anggraini mengatakan, berdasarkan ketentuan itu, KPU merencanakan pilkada serentak meliputi tujuh provinsi dan 181 kabupaten atau kota akan dilaksanakan pada Desember 2015.
Namun Titik berpandangan bahwa pelaksanaan pilkada serentak di 2015 penuh risiko. Dia meyakini persiapan dari penyelenggara pemilu tidak akan maksimal.
“Pelaksanaan pilkada serentak Desember 2015 itu penuh risiko karena waktu perencanaan dan persiapan yang pendek, kurang dari satu tahun,” kata Titik kepada Sindonews, Kamis (25/12/2014).
Pelaksanaan pemilu, kata dia, idealnya direncanakan dan dipersiapkan setidaknya dua tahun sebelumnya. Apalagi pilkada serentak yang meliputi setidaknya 188 daerah ini merupakan pengalaman pertama.
Jika dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, pilkada lebih sering menimbulkan kekerasan dan konflik horizontal. Maka persiapannya di lapangan harus lebih matang.
“Oleh karena itu, jadwal pilkada serentak perlu diundur, setidaknya enam bulan lagi, menjadi Juni 2016,” tegasnya.
(maf)
