Mahkamah Partai Sarankan Golkar Libatkan Ahli
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Partai Golkar menyarankan agar upaya islah atau perdamaian kedua kubu melibatkan para ahli atau pakar politik.
Upaya islah diharapkan tidak hanya mengandalkan juru runding. "Kalau perlu mengundang ahli-ahli politik. Misalnya untuk menafsirkan yang namanya Koalisi Merah Putih (KMP) dan sebagainya," tutur Muladi Ketua Mahkamah Partai di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (24/12).
Pelibatan para ahli tersebut untuk menerjemahkan atau menafsirkan berbagai hal terkait politik.
Menurut Muladi, ada lima hal krusial yang menjadi pembahasan oleh juru runding antara lain, soal Perppu Pilkada, pilkada langsung, posisi politik, apakah berada atau di luar Koalisi Merah Putih (KMP).
"Menurut saya yang krusial hanya ada satu atau dua, terutama yang Koalisi Merah Putih dibutuhkan pemikiran dari pakar-pakar, ahli-ahli yang mumpuni," jelasnya.
Menurut Muladi, persoalan yang belum diselesaikan terutama hal yang menyangkut wacana keluar dari KMP.
"Saya harapkan ada titik terang dari kedua kubu. Memang yang paling murah adalah islah walaupun dibutuhkan suatu pemikiran intelektual yang cukup memadai," paparnya.
Muladi menyadari ada sebagian dari kader Golkar yang belum siap berada di luar pemerintahan, sehingga timbul perpecahan pemikiran.
"Perbedaan penafsiran KMP harus diselesaikan bahwa KMP bukan harga mati tapi betul-betul penyeimbang. Artinya, mendukung tapi sangat kritikal dalam hal-hal tertentu. Kalau ini bisa dijabarkan yang namanya KMP, saya kira tidak perlu ada benturan pemikiran," katanya.
Upaya islah diharapkan tidak hanya mengandalkan juru runding. "Kalau perlu mengundang ahli-ahli politik. Misalnya untuk menafsirkan yang namanya Koalisi Merah Putih (KMP) dan sebagainya," tutur Muladi Ketua Mahkamah Partai di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (24/12).
Pelibatan para ahli tersebut untuk menerjemahkan atau menafsirkan berbagai hal terkait politik.
Menurut Muladi, ada lima hal krusial yang menjadi pembahasan oleh juru runding antara lain, soal Perppu Pilkada, pilkada langsung, posisi politik, apakah berada atau di luar Koalisi Merah Putih (KMP).
"Menurut saya yang krusial hanya ada satu atau dua, terutama yang Koalisi Merah Putih dibutuhkan pemikiran dari pakar-pakar, ahli-ahli yang mumpuni," jelasnya.
Menurut Muladi, persoalan yang belum diselesaikan terutama hal yang menyangkut wacana keluar dari KMP.
"Saya harapkan ada titik terang dari kedua kubu. Memang yang paling murah adalah islah walaupun dibutuhkan suatu pemikiran intelektual yang cukup memadai," paparnya.
Muladi menyadari ada sebagian dari kader Golkar yang belum siap berada di luar pemerintahan, sehingga timbul perpecahan pemikiran.
"Perbedaan penafsiran KMP harus diselesaikan bahwa KMP bukan harga mati tapi betul-betul penyeimbang. Artinya, mendukung tapi sangat kritikal dalam hal-hal tertentu. Kalau ini bisa dijabarkan yang namanya KMP, saya kira tidak perlu ada benturan pemikiran," katanya.
(dam)